Page 478 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 478
(Ciptaker) terlalu cepat disahkan. Akan tetapi, segala sesuatu tidak berwujud dari ruang hampa,
tentu ada latar belakang dan motivasinya.
Utamanya, UU ini barangkali disegerakan karena kondisi negara kita yang sedang tidak biasa,
karena pandemi, misalnya. Lalu dari klaster ketenagakerjaan, soal hubungan pekerjaan, jangan
hanya berdasarkan hubungan atas bawah: majikan dan buruh, tapi hubungan kemanusiaan.
Sebaik apa pun peraturannya, bila tanpa disertai dengan sentuhan sisi kemanusiaan, maka tidak
akan bisa memuaskan semua pihak
SOAL UU CIPTA KERJA, GUS HILMY: KITA TUNGGU PERATURAN PEMERINTAH
UNTUK KELANJUTANNYA
Tidak ada peraturan atau UU yang bisa menyenangkan semua orang, apalagi masyarakat
Indonesia sangat majemuk. Dari segi waktu, semua pihak setuju bahwa UU Cipta Kerja
(Ciptaker) terlalu cepat disahkan. Akan tetapi, segala sesuatu tidak berwujud dari ruang hampa,
tentu ada latar belakang dan motivasinya.
Utamanya, UU ini barangkali disegerakan karena kondisi negara kita yang sedang tidak biasa,
karena pandemi, misalnya. Lalu dari klaster ketenagakerjaan, soal hubungan pekerjaan, jangan
hanya berdasarkan hubungan atas bawah: majikan dan buruh, tapi hubungan kemanusiaan.
Sebaik apa pun peraturannya, bila tanpa disertai dengan sentuhan sisi kemanusiaan, maka tidak
akan bisa memuaskan semua pihak
Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. dalam Diskusi Publik Menimbang Urgensi RUU Omnibus Law Cipta
Kerja: Untuk Rakyat atau Birokrat? yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa
(DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (5/11/2020).
"Kita perlu sikap husnuzan. Jangan galak-galak terus. Ada baiknya jika kita memberikan edukasi
kepada masyarakat, utamanya para pekerja, agar bersikap kritis tetapi tidak egois. Ada baiknya
pula kita dorong para pekerja untuk mendoakan perusahaan akan lebih makmur, dan tentunya
akan berimbas pada para pekerja itu sendiri," kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut.
Sebelumnya, disampaikan Gus Hilmy bahwa DPD RI hanya memiliki kewenangan untuk
memberikan pertimbangan kepada DPR, lalu DPR membahasnya bersama Pemerintah. Untuk
itu, DPD RI membahas dan mendiskusikannya dengan berbagai kalangan. Di bagian bidang
ketenagakerjaan, DPD RI telah berdiskusi dengan berbagai pihak dan pakar, antara lain dengan
Menteri Ketenagakerjaan RI.
Dari pembahasan itu, diketahui bahwa maksud UU Ciptaker ini untuk menciptakan lapangan
kerja, upaya meningkatkan investasi, dan efisiensi prosedur perizinan. Adapun dasarnya adalah
kejelasan akad, hak dan kewajiban masing-masing pengusaha dan pekerja; sama-sama senang
dan untung; serta menerapkan prinsip memberikan upah yang layak dan sebelum "keringat
kering".
"Oleh sebab itu, kita perlu menunggu Peraturan Pemerintah untuk teknis kelanjutannya. UU ini
sudah diteken, dan yang perlu kita bicarakan adalah ke depannya nanti, bukan malah ke
477
