Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 476
MEMOTONG RANTAI KEMISKINAN DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19
- Pandemi corona (Covid-19) telah membuat angka pengangguran melonjak tajam. Kementerian
Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 3,5 juta pekerja yang terkena PHK. Jika masalah ini tidak
segera diatasi, dikhawatirkan angka kemiskinan di Indonesia akan semakin bertambah banyak.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2020 jumlah pengangguran naik
2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Perinciannya, terdapat 29,12 juta orang (14,28%
penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Jumlah tersebut terdiri atas pengangguran
karena Covid-19 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19 760.000 orang.
Adapun yang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 1,77 juta orang dan penduduk bekerja
yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta orang.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020
sebesar 7,07% atau meningkat 1,84% poin bila dibandingkan dengan Agustus 2019. "Ini
meningkat 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019," kata Suhariyanto dalam video
virtual kemarin.
Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh
waktu naik masing-masing sebesar 3,77% poin dan 3,42% poin.
Sementara itu angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta
orang bila dibandingkan dengan Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja,
tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 0,24% poin. "Penduduk yang bekerja
sebanyak 128,45 juta orang, turun 0,31 juta orang dari Agustus 2019," paparnya.
Dari data BPS tersebut, untuk menekan angka kemiskinan bertambah besar seiring terjadinya
PHK secara massal, pemerintah terus berupaya menggelontorkan berbagai program. Mulai dari
bantuan langsung tunai (BLT), Kartu Prakerja hingga bantuan sembako.
Namun ada satu hal lagi yang bisa jadi teroboson bagi pemerintah untuk memerangi kemiskinan
dan ketimpangan. Menurut pengamat ekonomi dari Indef Nailul Huda, salah satu solusi yang
bisa dilakukan pemerintah adalah menerbitkan aturan pajak kekayaan.
475
