Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 481
Ringkasan
Aksi demo buruh memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021, tak membuat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, goyang.
Kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, kenaikan UMP 2021 dikhawatirkan memicu PHK besar-
besaran di Jabar. Dengan keputusan ini, UMP 2021 sama dengan 2020 sebesar Rp1,81 juta per
bulan.
ALASAN HINDARI PHK, KANG EMIL TAK NAIKAN UMP 2021
Aksi demo buruh memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2021, tak membuat
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, goyang.
Kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, kenaikan UMP 2021 dikhawatirkan memicu PHK besar-
besaran di Jabar. Dengan keputusan ini, UMP 2021 sama dengan 2020 sebesar Rp1,81 juta per
bulan.
Kata Emil, jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Provinsi Jabar, cukup tinggi. Kini, hampir
500 perusahaan merumahkan karyawannya. Jumlah itu setara dengan total perusahaan yang
mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di Jawa Barat. "Jadi kalau upah dinaikkan,
kami khawatir perusahaan akan mem-PHK lagi dan yang dirugikan kan buruh juga," kata Kamil,
Jumat (6/11/2020).
Dari catatan Kamil, industri manufaktur dan jasa merupakan sektor yang paling parah terkena
dampak pandemi. Kedua sektor ini juga yang paling banyak menyumbang PHK pekerja.
Masalahnya, dua industri ini cukup banyak bermukim di Jawa Barat. Kondisi ini berbeda dengan
provinsi lain. "Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit dibanding
Jabar," ujarnya.
Mantan wali kota Bandung ini pun meminta dukungan dari semua pihak, meski tidak bisa
memuaskan semuanya. Selain itu, ia ingin kompensasi upah yang sama ini tetap bisa mendukung
pemulihan ekonomi. "Dalam hal ini perlu kejernihan berpikir bahwa tidak ada keputusan yang
memuaskan semua pihak tapi tidak ada sedikitpun niat pemerintah untuk menyengsarakan
rakyatnya. Semata-mata ini mencegah kemudaratan karena jumlah yang di-PHK sudah lebih dari
500 perusahaan," jelasnya.
Lebih lanjut, keputusan Emil ini sejalan dengan himbauan dari pemerintah pusat melalui Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/11/HK.04/X/2020 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa
Pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Sementara ketentuan UMP 2021 Jawa Barat tertuang di Keputusan Gubernur Jabar Nomor
561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. "Itulah
kenapa UMP Jabar tidak dinaikkan, mengikuti surat edaran dari kementerian dan tenaga kerja,"
imbuhnya.
480
