Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 64
DISNAKER INGIN UMKM NAIK 3,33 PERSEN
Upah minimun kota (UMK) Tangsel 2021 belum ditentukan. Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
Tangsel mengusulkan kenaikan 3.33 persen.
Kepala Disnaker Kota Tangsel Sukanta menyatakan, dalam penentuan UMK, Dewan Pengupahan
Kota (Depeko) Tangsel mengadakan rapat pada 5-6 November Namun, tidak ada titik temu.
"Maka, keputusanya diserahkan kepada gubernur Banten," katanya saat dikonfirmasi kemarin.
Sukanta menyampaikan, dalam rapat pleno terseb ut, tidak hanya SP/SB dan Apindo, pakar
pengupahan, akademisi, dan pemerintah juga hadir. Pada dasarnya, serikat pekerja mengajukan
kenaikan 8,51 persen atau Rp 4.522.988.27. Sementara itu, Apindo meminta sesuai dengan SE
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Nomor M/11/ HK/X/2020 tentang Penetapan Upah
Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Gubernur Banten 078/1972 D1KT perihal
rekomendasi UMK Kota Tangsel sama dengan UMK 2020 sebesar Rp 4.168.268.62.
"Disnaker Tangsel yang mewakili pemerintah berpatokan pada PP Nomor 78 Tahun 2015 dengan
persentase kenaikan 3.33 persen. Dihitung dari penambahan nilai PDB nasional 1,91 persen dan
inflasi nasional 1,42 persen menjadi Rp 4.307.071,97," ungkapnya.
Pakar pengupahan berpandangan sama dengan Pemkot Tangsel. Bukan hanya itu, unsur
akademisi atau perguruan tinggi turut mengusulkan kenaikan UMK. "Tapi, besarannya
menyesuaikan kemampuan perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tangsel Vanny Sompie
mengatakan, berdasar hasil rapat UMK pada Jumat (6/11), tidak ada kesepakatan nilai.
Padahal, serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) mengusulkan kenaikan hingga 8,51 persen dari
UMK 2020.
Apindo bertahan pada keinginan tidak menaikkan UMK. "Artinya, UMK 2021 sama dengan UMK
2020," katanya.
Pihaknya belum bisa menerima pendapat Apindo. Dia memastikan SPSI terus berjuang
menaikkan UMK. "Kamikawalterusprosesnya sampai ke tahap pengajuan kepada wali kota
Tangsel dan gubernur Banten," sambungnya.
Vanny menyangkan Apindo tidak ada pada rapat lanjutan. Selanjurnya, hasil rapat bersama
depeko diajukan ke wali kota karena pada 9 November reko-mendasiharussampai ke gubernur
Banten. (mim/co4/ydh)
63
