Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 FEBRUARI 2021
P. 116
Judul RPP PHK, Pesangon Buruh Terancam Turun Separuh
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210129194351-532-
600174/rpp-phk-pesangon-buruh-terancam-turun-separuh
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-01-29 20:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK)
yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ).
Dalam rancangan aturan itu, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tutup
dan merugi hanya bisa mengantongi pesangon 0,5 kali dari patokan yang diatur dalam Pasal 39
(2) RPP tersebut. Namun, pekerja tetap mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak.
RPP PHK, PESANGON BURUH TERANCAM TURUN SEPARUH
Pemerintah merilis Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK)
yang merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ).
Dalam rancangan aturan itu, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tutup
dan merugi hanya bisa mengantongi pesangon 0,5 kali dari patokan yang diatur dalam Pasal 39
(2) RPP tersebut. Namun, pekerja tetap mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak.
Aturan serupa juga berlaku untuk korban PHK karena terjadi pengambilalihan perusahaan yang
mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja, dan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian.
Kemudian, perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 tahun,
perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa ( force majeur ), dan perusahaan dalam
keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian.
115
