Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

Judul Kapolri diminta tindak tegas perusahaan berangkatkan PMI ilegal
Nama Media antaranews.com
Newstrend PMI ilegal
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1980264/kapolri-diminta-tindak-
tegas-perusahaan-berangkatkan-pmi-ilegal
Jurnalis Imam Budilaksono
Tanggal 2021-02-03 12:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Saleh Partaonan Daulay (ketua Fraksi PAN DPR RI) Mereka tidak peduli moratorium
dan juga pembatasan mobilitas orang akibat COVID-19. Kalau pemberangkatan ilegal ini
dibiarkan, bisa sangat berbahaya, pada titik tertentu, ini bisa menjadi tindak pidana perdagangan
orang (TPPO)

negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN DPR RI) Hampir dapat dipastikan, mereka
berangkat untuk bekerja tetapi pakai modus wisata, itu perlu ditindak tegas. UU No 18 tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa setiap PMI wajib
mendapatkan pelindungan baik sebelum, semasa, maupun pasca bekerja di luar negeri

neutral - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN DPR RI) Kemenaker perlu menyeleksi secara
ketat perusahaan-perusahaan kredibel untuk diberikan tanggung jawab. Perusahaan yang diberi
amanah itu harus benar-benar memiliki pengalaman dan tidak pernah melanggar ketentuan dan
aturan yang ditetapkan pemerintah selama ini

positive - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN DPR RI) Berikan pelatihan kerja kepada
calon PMI dengan baik. Berangkatkan secara formal, dengan begitu hak-hak mereka dapat
dipenuhi dengan benar

positive - Saleh Partaonan Daulay (wakil ketua komisi IX DPR RI) Kalau ada yang mau bekerja
di luar negeri, itu bisa jadi salah satu solusi alternatif jangka pendek. Namun sekali lagi, harus
aman dan sesuai aturan

Ringkasan

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
menindak tegas perusahaan-perusahaan yang mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
secara ilegal ke luar negeri. Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, ada banyak laporan yang
disampaikan masyarakat bahwa pengiriman PMI ilegal terus meningkat padahal saat ini masih
diberlakukan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara khususnya Timur Tengah.

110