Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

Prakerja. Tahun ini, program yang sifatnya semi-bantuan sosial itu akan mendapat anggaran Rp
20 triliun.
Sampai sekarang, subsidi upah memang tidak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara 2021. "Kami tidak menggunakan skema subsidi upah lagi, tetapi fokus ke
program Kartu Prakerja. Di situ ada insentif juga bagi penerima program, bukan hanya untuk
peningkatan kompetensi pekerja," kata Ida saat berkunjung ke Kampoeng Djamoe Organik
Martha Tilaar di Cikarang, Bekasi.

Pada 2020, anggaran program subsidi upah Rp 29,7 triliun. Bantuan itu diberikan ke 12,4 juta
pekerja dengan rata-rata besaran gaji Rp 3,1 juta per bulan di 413.649 perusahaan. Per 18
Januari 2021, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyalurkan 98,91 persen.

Pekerja penerima subsidi adalah mereka yang terdaftar di BP Jamsostek sebagai peserta kategori
penerima upah (PU) dengan gaji terdaftar di bawah Rp 5 juta. Pendaftaran dilakukan perusahaan
masing-masing, sementara bantuan tunai ditransfer langsung ke rekening pekerja senilai Rp
600.000 per bulan selama empat bulan.

Program bantuan subsidi upah lebih terarah dan terukur dibandingkan program Kartu Prakerja.
Subsidi upah dilakukan dengan pendataan tertutup dan verifikasi berlapis oleh pemerintah dan
BP Jamsostek. Sementara, Kartu Prakerja melalui pendaftaran terbuka dan bukan hanya
diberikan untuk pekerja yang terdampak pandemi atau bergaji kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, meski sudah memasuki
tahun kedua pandemi Covid-19, kondisi perekonomian belum benar-benar pulih. Beberapa sektor
dan perusahaan masih mempertimbangkan opsi pemutusan hubungan kerja (PHK).

KSPI menyoroti potensi PHK besar-besaran akan terjadi di sejumlah sektor, salah satunya
industri baja yang saat ini mempekerjakan 100.000 orang pekerja di seluruh Indonesia. Industri
baja dinilai tidak mampu bersaing dengan impor baja dari China sehingga terancam gulung tikar.
"Berkaca pada kondisi ekonomi dan kinerja sejumlah sektor yang masih terancam itu, program
bantuan subsidi upah seharusnya dilanjutkan untuk menjaga daya beli buruh dan menyangga
buruh dan keluarganya jika suatu saat di-PHK," katanya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Anton J Supit menuturkan, saat ini, baru segelintir sektor yang sudah mulai
stabil dan tumbuh positif. Sementara sebagian besar perusahaan masih terpuruk akibat tidak
bisa beraktivitas secara maksimal.

Dengan kondisi itu, program subsidi upah secara tidak langsung banyak membantu perusahaan
memenuhi kebutuhan pekerja. "Bantuan itu juga secara langsung menjadi bantalan finansial
pekerja. Oleh karena itu, program tersebut tetap dibutuhkan di tengah pandemi," ujarnya. (AGE)

20