Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

Sebagai salah satu sektor yang kerap dirundung masalah banjir impor, Redma mengatakan
kemudahan impor justru bisa menghambat investasi karena saat ini tidak ada insentif khusus
untuk penyerapan bahan baku yang diproduksi di dalam negeri. Adapun, insentif pajak sejak
awal akan ditinjau secara berkala oleh pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran untuk insentif dunia usaha kali ini mencapai
Rp42 triliun, bahkan bisa menyentuh Rp62 triliun jika sektor kesehatan turut dihitung.

MASIH RAGU

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan sangsi
realisasi insentif pajak dunia usaha yang kembali dikucurkan pemerintah bisa lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun lalu. Dia memperkirakan pelaku usaha yang memanfaatkan insentif
pajak tetap akan terbatas.

"Kalau melihat anggaran tahun lalu, hanya sebagian usaha yang untung saja yang mengajukan.
Kebanyakan dengan keuangan negatif otomatis tidak mengajukan keringanan," katanya.

Dia pun menilai pembebasan PPh 21 tidak terlalu efektif karena banyak usaha yang memang
mengurangi gaji pekerja. Sementara untuk diskon PPh Pasal 25, tidak dirasakan karena banyak
perusahaan yang justru merugi.

"Saya rasa jadi fokus adalah bagaimana penanganan pandemi. Bagi kami selama pandemi pilihan
hanya dua, lanjut beroperasi dengan keuangan yang ketat atau berhenti sementara," lanjutnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat daya
dorong stimulus dalam bentuk fiskal bagi dunia usaha relatif kecil jika dibandingkan dengan
tekanan yang dirasakan.

Selain menghadapi konsumsi yang lemah, dunia usaha juga harus berkutat dengan upaya
efisiensi produksi demi menjaga kesehatan arus kas. Karena itu, stimulus yang bisa memperkecil
biaya komponen produksi disebutnya bisa memberi ruang bagi dunia usaha untuk pulih.

"Stimulus sebenarnya bukan hanya potongan pajak karena pelaku usaha itu tekanan banyak.
Dari sisi penjualan, mereka harus menekan biaya produksi. Dukungan ini yang diperlukan,"
katanya.

Sejumlah komponen yang berkontribusi besar dalam operasional mencakup biaya listrik dan
upah tenaga kerja. Selain menjamin keringanan pajak, Faisal menilai subsidi listrik dan upah
tenaga kerja perlu dipastikan keberlanjutannya.

"Namun untuk subsidi memang harus targeted. Tidak bisa dipukul rata untuk semua sektor
dengan upah di bawah Rp5 juta seperti sebelumnya. Perlu dipilih sektor yang memang
mengalami tekanan," lanjutnya.

Dia pun menyebutkan tidak semua sektor layak mendapatkan stimulus pada masa pemulihan.
"Meski vaksinasi sudah dimulai, tetapi perekonomian masih penuh ketidakpastian.

24