Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

Ringkasan

Perpanjangan insentif perpajakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9
Tahun 2021 sedikit menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.
Namun, efektivitasnya masih diragukan. Sejumlah insentif yang diberikan kepada dunia usaha
mencakup pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final tarif 0,5%
untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) DTP, dan PPh final jasa konstruksi DTP atas
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Selain itu, pemerintah juga
kembali membebaskan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25, dan
restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

TUAH INSENTIF DILIPUTI KERAGUAN

Perpanjangan insentif perpajakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9
Tahun 2021 sedikit menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-l19.
Namun, efektivitasnya masih diragukan.

Sejumlah insentif yang diberikan kepada dunia usaha mencakup pajak penghasilan (PPh) Pasal
21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final tarif 0,5% untuk usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) DTP, dan PPh final jasa konstruksi DTP atas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna
Air Irigasi (P3-TGAI).

Selain itu, pemerintah juga kembali membebaskan PPh Pasal 22 impor, pengurangan 50%
angsuran PPh Pasal 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyambut positif
berlanjutnya insentif bagi UMKM. Namun, dia menyayangkan masa pemberian insentif yang
terbatas untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2021.

"Meski vaksinasi sudah dimulai, tetapi perekonomian masih penuh ketidakpastian. Dalam hal ini
usaha mikro dan kecil di berbagai jenis usaha masih menghadapi risiko yang besar.
Restrukturisasi kredit saja bisa berlanjut sampai tahun depan," kata Ikhsan saat dihubungi, Rabu
(3/2).

Ikhsan menilai insentif bagi usaha mikro dan kecil idealnya diperpanjang selama setahun dan
mencakup semua jenis usaha selama berskala UMKM. Meski pemerintah menaruh target positif
pada perekonomian untuk tahun ini, dia menyebutkan konsumsi yang mendorong aktivitas bisnis
belum memberi sinyal pemulihan.

"Kami belum tahu kapan kasus akan turun, selama itu pula bisnis menghadapi ketidakpastian.
Kaiena itu, insentif setidaknya setahun," tuturnya.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia
(APSyFI) Redma Gita Wiraswasta berpendapat bahwa insentif yang diberikan cukup
mengakomodasi kebutuhan pelaku industri, terutama pada percepatan restitusi PPN yang dia
sebut bisa memberi ruang bagi arus kas perusahaan.

"Percepatan restitusi PPN bisa memberi ruang cash flow, sehingga perusahaan bisa investasi.
Selain itu, di tekstil bisa mendorong integrasi hulu ke hilir, misal dari serat ke industri kain,"
katanya.
Meski demikian, Redma juga memberi catatan tersendiri untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor
yang menyasar 730 klasifikasi lapangan usaha (KLU), termasuk di industri tekstil.

23