Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021
P. 30

Judul               BUKTI INSENTIF YANG NIREFEKTIF
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Insentif Perpajakan
                Halaman/URL         Pg11
                Jurnalis            Tegar Arief
                Tanggal             2021-02-04 04:01:00
                Ukuran              385x295mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 336.875.000

                News Value          Rp 1.010.625.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan) Idealnya pemberian insentif ada
              trade off dengan nilai tambah ekonomi. Itu logika tax holiday

              positive - Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan) Ini rancangan kebijakan dan ini
              adalah bagian dari mitigasi risiko dan fairness

              negative - Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) Kami sepakat kalau berbagai fasilitas itu
              tidak  menghasilkan  apa-apa  dan  mungkin  perusahaan  telah  dapat  tapi  tidak  direalisasi,  kita
              dapat lakukan pembatalan terhadap fasilitas tersebut

              positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Sekarang sedang kami
              rumuskan. Ini dalam rangka mengontrol. Jadi, tidak cukup hanya diberi izin dan fasilitas tax
              holiday

              negative - Ajib Hamdani (Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Hipmi)
              Dampaknya untuk pemerintah tidak akan merugikan. Justru dari semula free atau mendapat
              allowance, maka dengan dibatalkan atau dicabut maka akan ada tambahan pajak yang harus
              dibayar



              Ringkasan

              Efektivitas tax allowance dan tax holiday terbukti sangat rendah. Hal itu tecermin dalam rencana
              pemerintah  yang  akan  mencabut  atau  membatalkan  fasilitas  tersebut  kepada  investasi  yang
              tidak memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional. Pencabutan juga bisa dilakukan
              apabila perusahaan penerima insentif tidak merealisasikan komitmen penanaman modalnya di
              Tanah Air. Sebenarnya, indikasi nirefektifnya insentif yang dikucurkan oleh pemerintah telah
              dipaparkan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.







                                                           29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35