Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 Februari 2021

BUKTI INSENTIF YANG NIREFEKTIF

Efektivitas tax allowance dan tax holiday terbukti sangat rendah. Hal itu tecermin dalam rencana
pemerintah yang akan mencabut atau membatalkan fasilitas tersebut kepada investasi yang
tidak memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional.

Pencabutan juga bisa dilakukan apabila perusahaan penerima insentif tidak merealisasikan
komitmen penanaman modalnya di Tanah Air.

Sebenarnya, indikasi nirefektifnya insentif yang dikucurkan oleh pemerintah telah dipaparkan
oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

BKF dalam Laporan Belanja Perpajakan 2019 mencatat bahwa jumlah potensi penerimaan pajak
yang hilang dari kebijakan tax allowance mencapai Rp1,03 triliun pada 2017 dan Rp0,79 triliun
pada tahun berikutnya.
Fasilitas tax allowance pun, tulis BKF, tidak terbukti dapat memberikan efek yang diharapkan
oleh pemerintah.

Adapun mengenai tax holiday, data BKF menunjukkan, sejak 2018–Oktober 2020, dari 82 wajib
pajak yang menerima insentif jenis ini, tercatat hanya tiga wajib pajak yang merealisasikan
penanaman modal.

Sebanyak 82 wajib pajak itu mencatatkan investasi senilai Rp1.261,2 triliun. Adapun nilai dari
tiga wajib pajak yang merealisasikan penanaman modal bernilai Rp27,15 triliun.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan
langkah pengetatan ini dilakukan sebagai salah satu mitigasi risiko untuk menjaga efektivitas
insentif yang diberikan.

“Idealnya pemberian insentif ada trade off dengan nilai tambah ekonomi. Itu logika tax holiday,”
kata Prastowo kepada Bisnis, Rabu (3/2).
Akan tetapi, sejauh ini pemerintah masih belum merilis payung hukum terkait dengan kebijakan
tersebut. “Ini rancangan kebijakan dan ini adalah bagian dari mitigasi risiko dan fairness,” tegas
Prastowo.

Saat ini, implementasi tax holiday masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Beleid itu mengamanatkan wajib pajak penerima insentif harus merealisasikan rencana
penanaman modal maksimal 1 tahun setelah menerima fasilitas tersebut.

Akan tetapi, regulasi itu belum megakomodasi ketentuan terkait dengan pencabutan atau
pembatalan pemberian insentif.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim telah menjalin kesepakatan
dengan Kemenko Perekonomian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait dengan
kebijakan pengetatan ini.

“Kami sepakat kalau berbagai fasilitas itu tidak menghasilkan apa-apa dan mungkin perusahaan
telah dapat tapi tidak direalisasi, kita dapat lakukan pembatalan terhadap fasilitas tersebut,” kata
Menkeu.

Sri Mulyani menambahkan, nantinya akan ada key performance index (KPI) atau capaian yang
harus dikejar oleh penerima fasilitas perpajakan tersebut. Indikator itu akan dijadikan tolok ukur
terkait dengan efektivitas insentif ke perekonomian nasional.

30