Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 127
BURUH TUNTUT KENAIKAN UMP 2021 DAN PEMBATALAN UU CIPTA KERJA,
MENAKER BERI TANGGAPAN
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menanggapi aksi buruh yang dilakukan di
depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menegaskan bahwa pemerintah sudah
maksimal mengakomodasi aspirasi dari serikat buruh dan pekerja di Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja.
"Unjuk rasa, demo, adalah hak dari masyarakat, termasuk para pekerja atau mahasiswa,"
ucapnya, diktuip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
"Saya tetap berharap teman-teman demo dengan mengikuti protokol kesehatan, tidak
melakukan tindakan yang anarkis," ujar Ida Fauziyah menambahkan.
Menanggapi tuntutan buruh terkait pembatalan UU Cipta Kerja yang telah ditandatangani
Presiden Joko Widodo pada pekan lalu tersebut, dia mengatakan selama ini pemerintah telah
bersikap terbuka dalam pembahasannya.
Selain itu, Ida Fauziyah menyebutkan pemerintah juga terus membuka pintu dialog dengan
berbagai lapisan masyarakat dalam pembahasan UU Cipta Kerja, termasuk unsur serikat pekerja
maupun pengusaha.
"Jika konteksnya ketenagakerjaan, maka saya mengajak untuk melihat dengan baik UU Cipta
Kerja ini," ucapnya.
"Sesungguhnya kami semaksimal mungkin telah mengakomodasi berbagai aspirasi dari teman-
teman serikat pekerja/serikat buruh, maupun dari pengusaha," tutur Ida Fauziyah
menambahkan.
Dari awal proses, pemerintah, buruh, dan pengusaha sudah duduk bersama dalam forum tripartit
nasional.
Tidak hanya itu, serikat pekerja juga kini dilibatkan dalam pembuatan rancangan peraturan
pemerintah (RPP), yang merupakan turunan dari klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.
Diketahui, pada hari Selasa, 10 November 2020, serikat buruh yang dikoordinasi oleh Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali melakukan aksi di depan Kemnaker.
Tuntutan yang disuarakan antara lain pembatalan UU Cipta kerja dan mendorong kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2021.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa aksi kali ini merupakan kelanjutan dari aksi di dan
sebelumnya juga ada aksi di Mahkamah Konstitusi (MK) serta Istana Negara.
"Aksi-aksi ke depan akan dilanjutkan sesuai hak konstitusional, dengan terukur dan terarah,"
ujarnya.
Ratusan massa buruh melakukan aksi sejak pukul 10.30 WIB, dengan membawa bendera serikat
pekerja dan poster-poster yang menyampaikan tuntutan mereka.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi tersebut untuk menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta
Kerja, dan meminta kepala daerah untuk menaikkan UMP 2021.
Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan bahwa tidak akan terjadi kenaikan UMP pada tahun
depan, tetapi keputusan akan kenaikan UMP berada di tangan gubernur.
126
