Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 123
Jenderal lapangan, Takbir Bilong dalam keterangannya menilai pemerintah tidak mempunyai
sensitivitas terhadap penderitaan kaum buruh dan hanya mementingkan kepentingan kalangan
pengusaha.
Sebab, belum selesai persoalan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah kemudian akan
memutuskan upah minimun pada tahun 2021. "Kami mendesak kenaikan upah sebesar 8
persen," tegasnya.
Massa juga menyoroti sejumlah poin dalam undang-undang cipta kerja atau omnibus law.
Diantaranya penghapusan Upah Minimum Kota (UMK) dan diganti dengan Upah Minimum
Provinsi (UMP). Penghapusan itu membuat upah pekerja lebih rendah.
Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 disebutkan, tidak boleh ada pekerja yang
mendapat upah di bawah minimum.
"Berlakunya upah perjam atau satuan waktu, upah borongan dan upah industri padat karya,
jelas merugikan buruh" jelasnya.
Selain itu, kontrak kerja seumur hidup dan rentan PHK, pemotongan waktu Istirahat, kemudahan
perekrutan tenaga kerja asing serta berkurangnya pesangon.
"Perhitungan pesangon PHK di ubah menjadi 25 kali upah. Rinciannya, 19 kali upah di tambah 6
kali jaminan kehilangan pekerja. Padahal di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 disebutkan
pesangon PHK adalah 32 kali upah," tutupnya. (ikbal/fajar).
122
