Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 119
Judul Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Diminta Tunggu Putusan
MK
Nama Media bisnis.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201110/12/1315926/aturan-
turunan-uu-cipta-kerja-pemerintah-diminta-tunggu-putusan-mk
Jurnalis Newswire
Tanggal 2020-11-10 17:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Kahar Cahyono (juru bicara KSPI) Nanti kalau MK mengabulkan gugatan gimana?
negative - Kahar Cahyono (juru bicara KSPI) Pemerintah jangan ngotot lah
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh
neutral - Titus Jogaswitani (Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar) Kami akan undang semua
federasi konfederasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha, Kadin, Apindo
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersikukuh menolak hadir dalam pembahasan
aturan turunan klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja.
KSPI meminta pemerintah untuk menahan diri sampai ada keputusan dalam gugatan uji materiil
atau judicial review yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA, PEMERINTAH DIMINTA TUNGGU PUTUSAN
MK
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersikukuh menolak hadir dalam pembahasan
aturan turunan klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja.
KSPI meminta pemerintah untuk menahan diri sampai ada keputusan dalam gugatan uji materiil
atau judicial review yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Nanti kalau MK mengabulkan gugatan gimana?" kata juru bicara KSPI Kahar Cahyono, dikutip
dari Tempo.co, Selasa (10/11/2020).
118
