Page 120 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 120
Alih-alih membuat aturan turunan, Kahar meminta pemerintah memperbaiki aturan-aturan yang
tidak menguntungkan para buruh dalam UU Cipta Kerja.
Pasalnya, setelah diteken Presiden Jokowi pada Senin, 2 November 2020, dia menilai masih
banyak kekeliruan dalam regulasi itu. "Pemerintah jangan ngotot lah," kata dia.
Adapun gugatan uji materiil tersebut sudah diajukan KSPI sehari setelah UU Cipta Kerja diteken
Jokowi yaitu Selasa 3 November 2020.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Sebelumnya, Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan
kementeriannya sudah mulai membahas aturan turunan UU Cipta Kerja klaster.
Bahkan, pembahasan aturan turunan itu sudah dimulai Senin, 19 Oktober 2020, sebelum UU
Cipta Kerja sah berlaku. Jika dirinci, total ada tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan
satu revisi PP.
"Kami akan undang semua federasi konfederasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha, Kadin,
Apindo," katanya.
Adapun keempat beleid yang akan dibahas yaitu Rancangan PP tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing, Rancangan PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat serta
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Selanjutnya, Rancangan PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) dan revisi PP tentang Pengupahan.
119
