Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 142
"Unjuk rasa, demo adalah hak dari masyarakat termasuk para pekerja atau mahasiswa. Saya
tetap berharap teman-teman demo dengan mengikuti protokol kesehatan, tidak melakukan
tindakan yang anarkis," kata Menaker Ida di Jakarta pada Selasa.
Menanggapi tuntutan buruh terkait pembatalan UU Cipta Kerja, yang telah ditandatangani
Presiden Joko Widodo pada pekan lalu, Menaker Ida mengatakan selama ini pemerintah telah
bersikap terbuka dalam pembahasannya.
Pemerintah juga terus membuka pintu dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk
unsur serikat pekerja atau serikat buruh maupun pengusaha dalam pembahasan UU tersebut.
"Jika konteksnya ketenagakerjaan, maka saya mengajak untuk melihat dengan baik Undang-
undang Cipta Kerja ini. Sesungguhnya kami semaksimal mungkin telah mengakomodasi berbagai
aspirasi dari teman-teman serikat pekerja/serikat buruh maupun dari pengusaha," kata Ida.
Dari awal proses, kata politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pemerintah, buruh dan
pengusaha sudah duduk bersama dalam forum tripartit nasional.
Tidak hanya itu, serikat pekerja juga kini dilibatkan dalam pembuatan rancangan peraturan
pemerintah (RPP) yang merupakan turunan dari klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.
Sebelumnya, pada hari ini ratusan buruh melakukan aksi di depan kantor Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan dan beberapa daerah lain di Indonesia. Aksi itu merupakan
lanjutan dari unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan UMP 2021 yang
dilakukan di Istana Negara, Mahkamah Konstitusi dan gedung DPR RI.
141
