Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 194
Hal ini diungkap oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing
Koperasi UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana
Kartu Prakerja Mohammad Rudy Salahuddin.
"Prinsipnya, PMO (Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja) harus melakukan penelaahan data dari
sisi legal atau data dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan data pribadi. Ini agar PMO
akuntabel dalam pertukaran data dan mitigasi risiko kebocoran data yang sangat marak saat
ini," ungkap Rudy dalam diskusi virtual yang diadakan PMO, Selasa (10/11).
Rudy memaparkan saat ini kementerian/lembaga yang bekerja sama dengan PMO dalam rangka
sinkronisasi data penerima bansos dan data penerima serta pendaftar Kartu Prakerja. Yakni,
Kementerian Dalam Negeri terkait kependudukan sipil dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dalam rangka verifikasi data pelajar dan mahasiswa.
Lalu, juga dengan Kementerian Agama untuk data kepesantrenan, Kementerian
Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan terkiat pekerja, dan Kementerian Sosial terkait
sinkronisasi bansos lain. Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan
lainnya.
Kemudian, Kementerian BUMN terkait sinkronisasi daftar hitam alias blacklist kepesertaan Kartu
Prakerja yang tidak boleh diterima oleh direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.
Tak ketinggalan, data Kartu Prakerja juga disinkronkan dengan data di PT Taspen (Persero) dan
PT Asabri (Persero) karena Anggota TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tak boleh
menerima Kartu Prakerja.
"Data yang didapat atau masuk dari kementerian/lembaga lain ke PMO terdiri dari NIK individu
yang masuk blacklist, maka di dalamnya underlying dokumen perlu serah terima data dan PMO
perlu memperjelas klausul penggunaan data serta kewajiban dalam proses atau penggunaan
data," jelasnya.
Lebih lanjut, Rudy berharap berbagai mitigasi di dalam sinkronisasi data bansos ini bisa
mencegah risiko kebocoran hingga penyalahgunaan data kepesertaan Kartu Prakerja. Sebab,
data yang masuk di program ini sangat banyak.
"Data ini bukan hanya yang menerima (Kartu Prakerja) saja 5,6 juta orang, tapi yang mendaftar,
itu ada 42 juta orang lebih, itu ada di sistem Kartu Prakerja. Dengan maraknya kejahatan cyber
dengan motif beragam, maka urgensi dari perlindungan data menjadi mutlak," tandasnya.
Sebagai informasi, pemerintah menyelenggarakan Kartu Prakerja pada tahun ini sebagai
program semi bansos.
Penerima mendapat pelatihan seperti konsep awal program, namun juga menerima insentif
Rp3,55 juta untuk menambah daya konsumsi di tengah tekanan pandemi covid-19.
193
