Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

"Yang pasti kita kekuatan penuh, pengamanan gabungan selain dari Polres Metro Jakarta
Selatan, Polsek, juga dibantu oleh Polda Metro Jaya dan TNI," kata Budi.
Selain mengerahkan personel, aparat juga menyiagakan mobil anti huru hara, seperti tiga unit
watercannon dan dua unit barracuda di halaman parkir Kantor Kemenakertrans. Sejumlah
petugas juga mengatur arus lalu lintas di depan Kantor Kemenaketrans, Jalan Gatot Subroto
agar tetap lancar.

"Kita kawal aksi buruh menyampaikan pendapatnya, kita atur lalu lintas, tempatkan personel di
sejumlah titik agar arus lalu lintas tetap lancar," ujar Budi.

Pantauandi lapangan, ratusan buruh telah memadati bagian depan Kantor Kemenakertrans,
massa berasal dari sejumlah organisasi serikat pekerja seperti, Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
dan sebagainya. Dalam aksinya, massa buruh membawa serta tiga mobil komando yang diparkir
di gerbang depan Kantor Kemenakertrans. Buruh datang dari berbagai wilayah di Jakarta, Bogor
dan kota lainnya di Jawa Barat.

Buruh menggunakan kendaraan pribadi, juga sejumlah bus yang terpakir di sejumlah titik di
sekitar Kantor Kemenakertrans. Dalam orasinya, buruh mengatakan bertepatan dengan Hari
Pahlawan ini mereka beraksi dan bergerak untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta
Kerja yang telah disahkan. Menurut massa aksi, undang-undang tersebut tidak berpihak kepada
pekerja, tidak lagi membicarakan soal kesejahteraan para buruh.

"Kondisinya sekarang makin melemahkan, tidak ada lagi berbicara tentang kesejahteraan
pekerja.

Belum ada peraturan pemerintah dan turunan undang-undang, jadi undang-undang omnibus
law belum bisa diterima tetap berpedoman pada uu tenaga kerja yang lama," kata salah satu
oratur dari KSPI Jakarta Utara. Orator tersebut menyatakan, KSPI menolak omnibus law dan
meminta pemerintah mencabut undang-undang tersebut. Buruh menilai pemerintah sudah tidak
berpihak kepada para pekerja, terlebih Kemenakertrans yang membidangi pekerja dinilai
kebijakannya merugikan buruh.

Buruh mengkritisi surat edaran Kemenaketrans seperti soal THR, membuat pengusaha berhitung
dan tidak mengeluarkan THR pekerja dengan alasan COVID-19. Sebelumnya, massa telah
beraksi di DPR RI, setelah di Kemenaketrans, massa berencana mengerahkan aksi ke Balai Kota
DKI Jakarta untuk beraudiensi dengan Gubernur DKI Jakarta.

197