Page 310 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

Judul Buruh Temui Gubernur Menjelang Penetapan UMK 2021
Nama Media Pikiran Rakyat
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg4
Jurnalis Novianti Nurulillah
Tanggal 2020-11-10 05:10:00
Ukuran 267x185mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 88.110.000

News Value Rp 440.550.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Roy Jinto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia) UMK itu dalam ketentuan ditetapkan paling lambat tanggal 21 November. Ini
waktunya sebentar lagi dan kami minta Pak Gubernur untuk menaikkan jangan sampai seperti
UMP tidak naik. Tadi kita sampaikan dalam PP 78 pasal 43 dan 44 di bab penjelasan itu, untuk
menghitung pertumbuhan ekonomi itu tidak di akhir

negative - Roy Jinto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia) Kalau diambil terakhir triwulan ketiga memang minus, tapi kan ada
pertumbuhan di tahun sebelumnya dan amanat PP 78 begitu menghitungnya. Saya mau
berdebat tapi belum waktunya itu di bab penjelasan kalau menghitung, tiga triwulan ini, ketiga-
keempat 2019 dan kesatu pada 2020 itu plus semua, yang minus. hanya kuartal kedua ini. Maka
kalau diambil rata-rata dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di angka 8%

negative - Roy Jinto (Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia) Kalau melihat minus di kuartal ketiga kami tidak menghitung ke belakang
yang plusnya, ini ada pertumbuhan ekonomi. Pak Gubernur jangan melihat SE dari Menaker yang
tidak boleh naik dan tidak mempertimbangkan hukum, tata cara penetapan upah minimum.
Karena sudah jelas dalam UU 13 tahun 2003 dan PP 78, jelas aturannya. Jangan gara-gara ada
pandemi aturan diabaikan
negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Mungkin ada yang naik. Mungkin ada yang tidak
dan lain sebagainya. Saya belum ada datanya, tapi nanti menjelang tanggal 21 (November) kita
akan sampaikan ke publik

Ringkasan
Menjelang pengesahan upah minimum kota/-kabupaten (UMK) yang paling lambat disahkan
pada 21 November 2020, beberapa serikat pekerja di Jawa Barat kembali melakukan audiensi
dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (9/11/2020).
Mereka menyampaikan beberapa persoalan terkait UMSK, UMK, serta UMP.

309