Page 311 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 311
Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(FSP TSK SPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, dalam audiensi tersebut mereka
menyampaikan beberapa persolan.
BURUH TEMUI GUBERNUR MENJELANG PENETAPAN UMK 2021
Menjelang pengesahan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang paling lambat disahkan pada
21 November 2020, beberapa serikat pekerja di Jawa Barat kembali melakukan audiensi dengan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (9/11/2020). Mereka
menyampaikan beberapa persoalan terkait UMSK, UMK, serta UMP.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(FSP TSK SPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, dalam audiensi tersebut mereka
menyampaikan beberapa persolan.
Pertama soal UMSK Revisi Kota dan Kabupaten Bekasi, Bogor. Kedua, masalah Karawang yang
sampai saat ini UMSK-nya belum terbit. Ketiga, UMP minta direvisi, kemudian terakhir adalah
mengenai UMK
"UMK itu dalam ketentuan ditetapkan paling lambat tanggal 21 November. Ini waktunya sebentar
lagi dan kami minta Pak Gubernur untuk menaikkan jangan sampai seperti UMP tidak naik. Tadi
kita sampaikan dalam PP 78 pasal 43 dan 44 di bab penjelasan itu, untuk menghitung
pertumbuhan ekonomi itu tidak di akhir," ujar dia.
Menurut Roy, pemerintah harus bisa menghitung year to year (yoy) adalah triwulan ketiga dan
keempat tahun 2019 kemudian triwulan pertama dan kedua tahun 2020 yang disebut yoy satu
tahun.
"Kalau diambil terakhir triwulan ketiga memang minus, tapi kan ada pertumbuhan di tahun
sebelumnya dan amanat PP 78 begitu menghitungnya. Saya mau berdebat tapi belum waktunya
itu di bab penjelasan kalau menghitung, tiga triwulan ini, ketiga-keempat 2019 dan kesatu pada
2020 itu plus semua, yang minus hanya kuartal kedua ini. Maka kalau diambil rata-rata dengan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi di angka 8%," ujar dia.
Ditegaskan Roy, pemerintah jangan hanya melihat hari ini pandemi, dan di akhir minus 5%.
"Kalau melihat minus di kuartal ketiga kami tidak menghitung ke belakang yang plusnya, ini ada
pertumbuhan ekonomi. Pak Gubernur jangan melihat SE dari Menaker yang tidak boleh naik dan
tidak mempertimbangkan hukum, tata cara penetapan upah minimum. Karena sudah jelas dalam
UU 13 tahun 2003 dan PP 78, jelas aturannya. Jangan gara-gara ada pandemi aturan diabaikan,"
ujar dia.
Aspirasi
Sementara itu, Ridwan Kamil mengatakan, pertemuan dengan buruh tersebut dalam rangka
menyampaikan aspirasi. Ada empat yang menjadi aspirasi buruh, salah satunya terkait UMSK
terdahulu. Ternyata, ada dinamika yang perlu diselesaikan. Dan yang kedua keberatan terhadap
UMP yang tidak naik.
"Saya dengarkan aspirasinya dan juga harapan agar UMK kota/kabupaten sesuai dengan
aspirasinya. Yang masih ada sampai tanggal 21 November terkait penetapan. Nah UMK ini adalah
kewenangan pengajuan pertama dari bupati dan wali kota, saya monitor berbeda-beda sesuai
dengan dinamika ekonomi dan kearifan lokal," ujamya.
310
