Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Selain itu, menurut Endro, THR belum bisa dijadikan acuan untuk pemulihan ekonomi nasional
karena sifatnya yang hanya sementara.
"Di aturannya, yang tidak mampu membayar THR lapor ke pemda dan berdialog dengan pekerja,
tetapi kan pemerintah tidak memberikan dispensasi selain harus membayarnya maksimal 1 hari
sebelum Lebaran. Artinya tidak boleh tidak memberikan THR," imbuhnya.

Menghadapi situasi saat ini, dia menyarankan perusahaan yang betul-betul tidak sanggup
membayar THR berunding dengan pekerja dan pihak manajemen sebagai pelaku yang mengerti
kondisi perusahaan.

"Jadi meski pemberian THR tidak penuh seperti aturan pusat, intinya tetap ada semampunya
perusahaan tersebut," urainya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu mengimbau kepada seluruh perusahaan yang
berada di Kota Batu memberikan THR kepada karyawannya tepat waktu.

Wakil Ketua Apindo Kota Batu, Krisnanto mengatakan, pihaknya akan mendorong perusahaan
yang berada di Kota Batu agar memenuhi hak THR karyawannya.

Terlebih keputusan itu sudah diatur dalam SE Menaker. Meski begitu, jumlah THR yang
dibayarkan kepada karyawan sebaiknya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan
perusahaan. Dikatakannya, sebagian besar anggota Apindo Kota Batu bergerak di bidang
pariwisata yang terpukul parah akibat pandemi.
"Kalau untuk masalah itu (jumlah THR), kami kembalikan kepada anggota kami karena secara
umum geraknya di pariwisata. Dengan kondisi seperti ini, apalagi ada dilarangnya mudik, sangat
berpengaruh sekali terhadap usaha pariwisata. Kami kembalikan dengan kebijakan manajemen
melalui bipartit," paparnya.
Kalaupun tidak ada titik temu, ada mekanisme penangguhan yang dapat dikoordinasikan dengan
Pemkot Batu.

Menurut Krisnanto, jika ada perusahaan yang mampu membayar THR 50 persen dari nilai
semestinya, itu sudah bagus.

"Itu sudah cukup bagus bisa memberikan 50 persen," katanya.
Di masa pandemi, Krisnanto sangat memahami kondisi perusahaan saat ini. Apalagi yang sangat
terdampak adalah perusahaan yang di sektor pariwisata.

"Kami sangat memahami kondisi ini. Apalagi ada kebijakan larangan mudik, yang justru
membuat pendapatan mereka menurun. Akan tetapi, kebijakan itu perlu diberlakukan bagi
keselamatan dan keamanan bersama. Semoga para karyawan memahami kondisi ini," ujarnya
Dikonfirmasi sebelumnya, Pemkot Batu mengimbau agar perusahaan tidak memberikan
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerjanya dengan cara dicicil. Mekanisme pelaksanaan
pemberian THR keagamaan bagi pekerja telah diatur dalam SE Menaker Nomor
M/6/HK.04/IV/2021.

Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kota Batu, Adiek Iman Santoso menjelaskan, perusahaan diimbau
melaksanakan SE tersebut dengan tertib. Salah satunya tidak mencicil THR .

Dedek, sapaannya, menyampaikan ada tiga poin yang harus dijalankan pemerintah daerah untuk
memberi kepastian hukum dan mengantisipasi hambatan pelaksanaan THR 2021. Di antaranya
penegakan hukum terhadap pelanggaran pemberian THR . Berikutnya, pembentukan posko
pelaksanaan THR .
111