Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

PERUSAHAAN DI SULTENG DIINGATKAN AGAR BERI THR PALING LAMBAT H-1
LEBARAN
Palu - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah
mengingatkan perusahaan di provinsi itu agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
seluruh pekerjanya selambat- lambatnya H-1 Lebaran.

"Sesuai ketentuan jika perusahannya tidak kesulitan beri THR paling lambat H-7, namun jika
perusahaan tersebut kesulitan beri THR karena terdampak COVID-19 maka dapat memberikan
paling lambat H-1 lebaran. THR tersebut wajib diberikan oleh pihak perusahaan kepada seluruh
pekerjanya,"kata Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulteng Joko Pranowo kepadadi Kota Palu, Rabu.

Ia menjelaskan THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja
minimal mulai satu bulan secara terus menerus atau lebih dan pekerja atau buruh yang
mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Besaran THR keagamaan, lanjutnya, diberikan dengan ketentuan, pertama, bagi pekerja atau
buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar
satu bulan upah.
"Kedua, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan
masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali satu bulan upah,"ujarnya.

Ketiga, bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung sebagai berikut, satu, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12
bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata rata upah yang diterima dalam dua
belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
"Dua pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu
bulan dihitung berdasarkan rata rata upah yang diterima tiap bulan selama masa
kerja,"terangnya.

Joko menyebut ketentuan itu telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksana Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Namun kata Joko, jika perusahaan kesulitan memberikan THR berdasarkan besaran yang telah
ditentukan maka pihak perusahaan dapat memusyawarahkan kepada pekerjanya untuk
mencapai kesepakatan bersama.

136