Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 234
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pemberian THR itu juga berlaku untuk pekerja
dengan status outsourcing atau alih daya, kontrak.
Surat yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia ini menjelaskan beberapa poin
mengenai ketentuan besaran THR yang akan dibayarkan, di antaranya yaitu:
1. Bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja selama 12 bulan secara terus menerus atau
lebih wajib diberikan THR sebesar 1 bulan upah.
2. Bagi pekerja/buruh yang telah memiliki masa kerja selama 1 bulan secara terus menerus
tetapi kurang dari 12 bulan, maka besaran THR yang diberikan melalui perhitungan proposional,
yaitu masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang mempunyai masa
kerja kurang dari 12 bulan, 12 bulan atau lebih. THR upah satu bulan pekerja harian dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulannya sebelum hari raya keagamaan.
Dalam surat edaran juga dijelaskan pembayaran THR ini wajib dibayarkan secara penuh. Selain
itu, pembayaran THR ini selambat-lambatnya adalah 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Bagi
perusahaan yang telat atau tidak membayar THR maka akan dikenakan sanksi.
WINDA OKTAVIA .
233
