Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Judul Izin Perusahaan Bisa Dicabut Jika Ingkar
Nama Media Harian Terbit
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg2
Jurnalis sammy
Tanggal 2021-04-28 14:08:00
Ukuran 76x231mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 23.940.000

News Value Rp 71.820.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Kalau
memang dia mempunyai kemampuan tapi tidak mau membayar (berbohong) otomatis kita akan
lalaikan teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara, selanjutnya akan kita cabut izin,
sampai kita lakukan pembekuan untuk selamanya

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Yang
jelas, sebelum itu kita lakukan (pemberian sanksi), pastinya kita tetap mengedepankan
pembinaan, pola pembinaan, insyallah kalau sudah kita panggil, kita beri arahan, insyallah
mereka akan ngerti

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Jadi
sangat banyak efeknya. Kenapa kebijakan itu diambil, seperti itu. Jadi daya beli masyarakat juga
meningkat. Toh pekerjanya yang sudah berpuluh-puluh tahun dia mengabdi, untuk kemajuan
perusahaan, ya sangat bijak juga memang harus dibayarkan THR-nya

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Pengaduan itu kan bisa dari dua pihak, satu dari pekerjanya itu sendiri, kedua pengaduan dari
perusahaan itu sendiri. Sampai dengan saat ini, kita terus melakukan sosialisasi, surat
Kemenaker, maupun surat edaran Dis-naker agar para perusahaan membayar THR sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dan sampai saat ini belum ada (yang mengadu), mudah-
mudahan tidak ada

Ringkasan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta agar perusahaan melapor jika tak bisa
membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Namun laporan yang dibuat harus asli dan tidak
berbohong atau dipalsukan. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta,
Andri Yansyah mengatakan jika kedapatan berbohong tapi sebenarnya bisa membayar THR,
maka pihaknya akan menjatuhi sanksi. Paling parah, hukuman yang dijatuhkan bisa saja
pencabutan izin usaha. "Kalau memang dia mempunyai kemampuan tapi tidak mau membayar
(berbohong) otomatis kita akan lalaikan teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara,

292