Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

selanjutnya akan kita cabut izin, sampai kita lakukan pembekuan untuk selamanya," ujar Andri
di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

IZIN PERUSAHAAN BISA DICABUT JIKA INGKAR

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta agar perusahaan melapor jika tak bisa
membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Namun laporan yang dibuat harus asli dan tidak
berbohong atau dipalsukan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan
jika kedapatan berbohong tapi sebenarnya bisa membayar THR, maka pihaknya akan menjatuhi
sanksi. Paling parah, hukuman yang dijatuhkan bisa saja pencabutan izin usaha. "Kalau memang
dia mempunyai kemampuan tapi tidak mau membayar (berbohong) otomatis kita akan lalaikan
teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara, selanjutnya akan kita cabut izin, sampai
kita lakukan pembekuan untuk selamanya," ujar Andri di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Andri menjelaskan, ketentuan membayar THR diatur dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

Regulasi itu merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12/ SE/2021 Tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.

Kendati demikian, sanksi yang dijatuhkan tidak langsung pencabutan izin. Namun akan dilakukan
bertahap dan Andri menyatakan akan mengedepankan pembinaan serta edukasi kepada
perusahaan yang bersangkutan.

"Yang jelas, sebelum itu kita lakukan (pemberian sanksi), pastinya kita tetap mengedepankan
pembinaan, pola pembinaan, insyallah kalau sudah kita panggil, kita beri arahan, insyallah
mereka akan ngerti," jelasnya.

Menurut Andri, pembayaran THR tidak hanya sekadar pemenuhan hak bagi para pekerja.
Dengan adanya uang tambahan yang diterima pegawai, maka akan menggerakan perekonomian
karena keberadaan THR bisa meningkat daya beli masyarakat.

"Jadi sangat banyak efeknya. Kenapa kebijakan itu diambil, seperti itu. Jadi daya beli masyarakat
juga meningkat. Toh pekerjanya yang sudah berpuluh-puluh tahun dia mengabdi, untuk
kemajuan perusahaan, ya sangat bijak juga memang harus dibayarkan THR-nya," pungkasnya.

Lebih lanjut Andri mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah membuka posko THR untuk
menfasilitasi perusahaan dan pekerja jika terjadi ketidaksepakatan soal pembayaran THR baik
dari segi waktu maupun jumlah karena dampak pandemi Covid-19. Jika ada keberatan baik dari
perusahaan maupun pekerja soal THR kata Andri, posko THR siap menampung dan bersama-
sama mencarikan solusi yang terbaik.

"Pengaduan itu kan bisa dari dua pihak, satu dari pekerjanya itu sendiri, kedua pengaduan dari
perusahaan itu sendiri. Sampai dengan saat ini, kita terus melakukan sosialisasi, surat
Kemenaker, maupun surat edaran Dis-naker agar para perusahaan membayar THR sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dan sampai saat ini belum ada (yang mengadu), mudah-
mudahan tidak ada," pungkas Andri. b Sammy

293