Page 311 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Buruh Minta THR Tidak Dicicil Buruh di Kabupaten Sukoharjo masih menunggu pencairan
Tunjangan Hari Raya (THR) untuk lebaran 2021 ini.
Menurut Ketua Forum Peduli Buruh Sukoharjo (FPBS) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik
Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, pencairan THR biasanya pada H-7.

Sesuai aturan dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker), THR tahun ini tidak boleh dicicil.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.

"Hingga saat ini belum ada laporan, adakah perusahaan di Sukoharjo yang membayarkan THR
dengan dicicil atau tidak," kata dia, Minggu (25/4/2021).

"Tapi kami harap THR tidak dicicil sesuai peraturan Menteri," imbuhnya.

Pasalnya, THR ini sangat dinantikan pekerjaan untuk menyambut hari raya idul fitri.
Meski masih di tengah pandemi Covid-19, buruh berharap pembayaran THR mereka dapat
dipenuhi oleh perusahaan.

"Tahun lalu, ada beberapa perusahaan yang membayarkan THR dengan dicicil," ujarnya.

Seperti yang diketahui, tahun lalu salah satu perusahaan tekstil di Kartasura, Sukoharjo PT.
Tyfountex tidak ada kejelasan dalam pemberiam THR.

Hal tersebut membuat karyawan melakukan aksi di depan pabrik, meski aksi tersebut dibubarkan
pihak kepolisian karena pandemi Covid-19.

Sukarno berharap, hal serupa tidak terjadi lagi di seluruh perusahaan di kabupaten Sukoharjo .

THR Wajib Dibayar Penuh Pemerintah memastikan perusahaan swasta wajib membayarkan
tunjangan hari raya (THR) secara penuh pada tahun ini.

Artinya, tak lagi dicicil atau dipotong seperti pada tahun lalu.

Hal ini lantaran pemerintah telah memberikan banyak stimulus bagi dunia usaha untuk bisa tetap
bertahan di masa pandemi CCovid-19.

"Pemerintah mewajibkan teman-teman dari perusahaan, dunia swasta membayarkan secara
penuh THR untuk karyawannya di Ramadhan tahun ini," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat
Tahun 2021, Kamis (8/4/2021).

Ia menjelaskan, salah satu insentif yang diberikan kepada pengusaha yakni Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk mobil baru.

Diskon pajak ini dinilai berhasil mengerek penjualan mobil hingga 143 persen di Maret 2021
dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu, ada pula insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk properti
atau perumahan.

Stimulus ini menaikkan penjualan rumah pada Maret 2021 dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara rinci penjualan rumah pada segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) naik
sebesar 10 persen, pada segmen menengah naik 20 persen, dan segmen atas naik 10 persen.

310