Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Di samping mengangkat isu undang-undang sapu jagat, buruh juga bakal menyuarakan
pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota atau UMSK 2021. Aksi ini akan digelar di
24 provinsi secara serentak dan melibatkan buruh dari 3000 pabrik.

Tentu saja di negara demokratis, menyampaikan pendapat dengan aksi demonstrasi merupakan
hal yang sah-sah saja dilakukan. Namun, aksi demo sepertinya tidak etis jika dilakukan pada
saat pandemi belum berakhir, apalagi di tengah bulan puasa dimana banyak orang menahan
lapar dan dahaga.

Sebelumnya, Menteri (Menaker), Ida Fauziyah secara tegas mengatakan bahwa Undang-undang
Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan turut melibatkan partisipasi LKS Tripartit, dimana
anggotanya terdiri dari serikat pekerja/seri katburuh, pengusaha, hingga pemerintah. Ida
mengatakan, setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya akan memfasilitasi kembali agar empat
RPP turunan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dapat dibahas dalam forum tripartit.

Selain itu, terkait masalah pengupahan, RUU Cipta Kerja justru akan mengembalikan tujuan
utama dari upah minimum sebagai jaring pengaman. Dalam regulasi tersebut juga akan diatur
upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada
perusahaan yang bersangkutan.

Sejauh ini, Ida menilai apa yang tertuang dalam UU Cipta Kerja sudah mengakomodasi seluruh
tuntutan kelompok pekerja. Karenanya dirinya menganggap bahwa aksi turun ke jalan yang
kerap dilakukan oleh buruh menjadi tidak relevan. Dirinya juga berharap, agar semua pihak
dapat menelaah kembali poin-poin yang teriuang dalam undang-undang tersebut

Sebelumnya Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai bahwa UU Ketenagakerjaan yang
ada saat ini sudah usang karena terlalu lama belum direvisi. Padahal situasinya berbeda jauh
dari 16 tahun silam saat payung hukum tersebut dibuat. Salah satu contoh, terkait jam kerja
yang tidak sama lagi pada era digital saat ini dengan kantor formal pada umumnya.

'Aksi demo buruh juga sebenarnya memang sesuatu yang usang, seakan demo buruh telah
menjadi agenda tahunan bagi para buruh, ironinya ketika mereka beraksi, para elite buruh
banyak yang melakukan sweeping dan mengajak buruh yang lain untuk turut serta dalam aksi,
hasilnya tidak sedikit justru yang berangkat demo sambil bercanda seakan tidak paham akan isu
yang sedang diangkat

Kalaupun ada yang ingin disampaikan, kenapa mesti ada demo dan melibatkan buruh yang
mungkin tidak ngerti apa - apa. Apakah dengan semakin ramainya buruh maka semua buruh
akan bahagia? Atau jangan-jangan cuma elite buruhnya saja yang merasa bahagia karena
merasa superior diantara buruh yang lain. Aksi demo dengan melakukan sweeping merupakan
salah satu pemaksaan yang tentu saja tidak etis untuk dilakukan.

Pengerahan untuk aksi turun ke jalan, semestinya tidak perlu dilakukan secara paksa sehingga
membuat pabrik berhenti beroperasi. Alih-alih menyampaikan aspirasi, justru malah
mendatangkan mudharat. Asosiasi Buruh sudah saatnya melakukan aksi yang elegan, agar tidak
melulu turun ke jalan yang justru menambah macet jalanan.

38