Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Menurutnya, kewajiban membayar THR bagi pekerja di Kota Batu tak boleh dengan dicicil.
Lantaran pemerintah pusat dan daerah menilai selama pandemi Covid-19 kondisinya sudah
berangsur-angsur membaik. Selain itu pemerintah juga telah memberikan stimulus seperti
seperti hibah dari Kemenpar ekraf terkait pajak.

"Jadi meski pembayaran THR mundur sesuai kesepakatan. Pemerintah menegaskan bahwa
pelaku usaha tidak boleh menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan perundang-undangan. Karena dengan pemberian THR, akan mendorong konsumsi
dan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Jika nantinya masih ada pelaku usaha di Kota Batu yang tak mengikuti aturan tersebut. Sanksi
administratif akan diberikan kepada perusahaan yang tak membayar THR. Contohnya seperti,
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Hal tersebut juga didukung Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batu Endro Wahyu
Wijoyono agar pengusaha diwajibkan membayar THR keagamaan paling lama tujuh hari sebelum
hari raya. Tujuan aturan untuk memacu konsumsi masyarakat di masa pemulihan ekonomi.

"Sekarang untuk Kota Batu, utamanya di sektor wisata kunjungan wisatawan mulai meningkat.
Banyak pelaku usaha yang bisa bertahan di Kota Batu. Tentu dengan adanya stimulus dari
pemerintah. Karena itu kami juha mendorong agar THR bagi pekerja bisa dibayarkan sebelum
H-7," papar Hendro.

Pasalnya kondisi perusahaan saat ini bermacam-macam, ada yang sudah mulai berkembang
sejak pandemi tetapi prosentasenya masih sangat kecil, ada yang stabil sejak sebelum pandemi
sampai saat ini, dan sebagian besar kondisinya masih menurun.

Terkait dengan kondisi kemampuan perusahaan untuk membayarkan THR, ketua PP Kota Batu
ini mengatakan bahwa memang sebagian perusahaan tidak mampu membayar THR secara
penuh. Hal itu bisa dibicarakan oleh perusahaan dan karyawan.

"Dengan adanya perusahaan yang tak bisa bayar penuh akibat kondisi yang memburuk. Maka
perusahaan diminta untuk lapor pemda dan berdialog dengan pekerja. Meski pemberian THR
tidak penuh seperti aturan pusat setidaknya tetap ada semampunya perusahaan tersebut dilihat
dari keuangan perusahaan," paparnya.

Perlu diketahui, tahun 2021 ini total destinasi wisata, hotel dan resto sekitar 79 di luar instansi
swasta seperti bank. Total pekerja di sektor pariwisata hotel dan resto sekitar 12 ribu orang.
Sedangkan akibat pandemi tahun 2020 lalu ada 3.089 tenaga kerja dirumahkan dari 26
perusahaan dan 78 tenaga kerja di PHK dari 3 perusahaan, (eri/jon)

41