Page 422 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

DISNAKER LOBAR BUKA POSKO PENGADUAN THR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Lombok Barat (Lobar) membuka posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan atau pekerja. Tujuannya untuk
membantu para pekerja yang THR tidak dibayarkan oleh perusahaan. Menindaklanjuti instruksi
Kementerian Ketenagakerjaan RI yang mewajibkan perusahaan membayar THR bagi para
pekerjanya.

“Kalau ada karyawan yang tidak mendapatkan haknya, tidak dibayarkan THR silakan mengadu
di Posko Pengaduan THR,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Lobar, M Yamil, kemarin.
Sosialisasi kepada perusahaan maupun pengusaha akan kewajiban membayar THR kepada
karyawannya juga sudah disampaikan Disnaker. Bahkan saat ini pihaknya masih turun ke
perusahaan yang ada di Lobar memberikan sosialisasi melalui bidang industri dan hubungan
kerja Dinas Tenaga Kerja Lobar.

“Kita imbau agar perusahaan membayar THR pekerja mereka,” jelasnya. Saat sosialisasi,
pihaknya memasang poster dan spanduk imbauan untuk membayar THR karyawan. Karena itu
memang menjadi hak dari karyawan, sebagaimana yang sudah diserukan oleh kementerian.

“Perusahaan yang kita datangi, mereka yang masih aktif beroperasi,”katanya.

Begitu juga untuk di sektor jasa pariwisata, meskipun saat ini banyak hotel dan tempat usaha
atau perusahaan yang tutup.

Namun tetap menjadi perhatian dari Dinas Tenaga Kerja. Karena ada juga perusahaan yang
tetap membuka usaha mereka meskipun dalam kondisi pariwisata yang sepi karena Covid-19.

“Di sektor pariwisata kita juga juga turun, kita datangi hotel yang ada di kawasan pariwisata,”
imbuhnya. Bagaimana jika ada hotel atau perusahaan yang melaporkan tidak bisa membayar
THR para karyawan? Yamil menegaskan hal itu harus dibuktikan dengan adanya laporan
keuangan perusahaan itu. Termasuk laporan pembayaran pajak dan laporan lainnya.

Kalau memang dari laporan mereka tidak ada pemasukan, tidak ada pajak yang dibayarkan, bisa
dimaklumi untuk tidak membayar THR.

“Karena apa yang mau dibayarkan mereka tidak ada operasi selama ini. Kita harus maklum, para
karyawan juga harus saling memaklumi, jika memang tempat bekerja tidak pernah beroperasi
atau tidak ada pendapatan,”ungkapnya.Yamil berharap dalam kondisi sulit seperti ini,
perusahaan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya.

Kalau memang perusahaan atau hotel memutuskan untuk tidak beroperasi, diminta agar
karyawan tidak di-PHK. Karena nanti semisal perusahaan sudah beroperasi, mereka tinggal
memanggil kembali para karyawan. Atau bisa saja dengan menggunakan sistem panggil ketika
ada tamu para. Namun jika tidak ada tamu silakan karyawan diliburkan. “Kalau mereka masuk
mau kerjakan apa juga, tidak ada tamu, yang penting tidak dilakukan PHK,” tegasnya.

(win)

Caption:

MASIH SEPI: Suasana kawasan Senggigi selama pandemi Covid-19. Banyak hotel dan restoran
memilih tak beroperasi.

421