Page 425 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 425

Hal  tersebut  menyusul  Surat  Edaran  (SE)  yang  diterbitkakan  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida
              Fauziyah dengan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
              Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Dalam SE itu, perusahaan diperintahkan untuk membayar THR bagi karyawannya paling lama 7
              hari sebelum hari raya keagamaan.

              Ketua  Asosiasi  Pengusaha  Indonesia  (Apindo)  Kabupaten  Mojokerto,  Bambang  Wijanarko
              menuturkan, di tengah situasi yang hingga kini masih masih melanda Indonesia membuat kondisi
              cukup sulit bagi sektor perusahaan.

              Menurutnya,  kondisi  itu  menuntut  adanya  sikap  saling  mengerti  antara  kedua  belah  pihak.
              Pengusaha berpikir positif ke pekerja dan sebaliknya sehingga masalah bisa selesai. Menurutnya
              butuh saling memahami antara pengusaha dan pekerja.

              Di Kabupaten Mojokerto, ada sebanyak 934 perusahaan. Banyak tidak aktif karena ada pekerja
              yang dirumahkan dengan perjanjian, bekerja paruh waktu, ini yang terjadi.

              "Dari 934 perusahaan, ada 2 yang tutup di tahun ini. Yang melapor ke Disnakertrans, yang tidak
              melapor saya yakin ada. Pelaporan syaratnya ke Disnakertrans, kita hanya diberitahu saja. Lisan
              saja tidak masalah," tutur Direktur PT Irutama itu, Rabu (28/04/2021).

              Ia menjelaskan, situasi pandemi Covid-19 saat ini perusahaan bisa bertahan sudah cukup bagus
              sehingga pihaknya berharap perusahaan yang bertahan dilindungi dan disupport. Produksi turun
              draktis tapi perusahaan masih bisa memberikan upah kepada para pekerja.

              "Mestinya kewahiban THR bagi perusahaan terdampak dengan situasi ini bisa menggunakan
              perundingan. Apakah jika THR tidak dibayar penuh, pekerja mau? Ya monggo perundingan. Jika
              ada kesepakatan, perjanjian bersama ini menjadi lebih kuat dari UU," kata Bambang.
              Namun, biasanya menimbulkan situasi yang kurang menguntungkan karena hanya perwakilan
              yang diajak berunding. Dari 1.000 pekerja yang diajak berunding mungkin hanya 3 sampai 20
              perwakilan. Dari 980 yang tidak terlibat perundingan, mungkin ada yang tidak setuju.



































                                                           424
   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430