Page 440 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 440
KSPI SEBUT 50.000 BURUH AKAN TURUN KE JALAN PERINGATI MAY DAY
JAKARTA (Waspada): Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengatakan, antusias buruh tetap tinggi untuk berpartisipasi dalam memperingati hari buruh
Internasional atau May Day 2021 di tengah pandemi Covid-19. Tercatat, lebih dari 50.000 buruh
siap bergabung melalui aksi unjuk rasa serentak May Day pada 1 Mei mendatang di 24 provinsi.
"Khusus untuk KSPI, aksi unjuk rasa (May Day) ini akan diikuti 50 ribuan buruh. Yang sudah
tercatat dilakukan pendataan itu lebih dari 50 ribu buruh di 24 provinsi. Tersebar di 200
kabupaten/kota," ungkap dia dalam Konferensi Pers terkait aksi May Day 2021, Selasa (27/4).
Bos KSPI ini mengungkapkan, 50 ribu lebih buruh tersebut berasal dari 3.000 pabrik yang
tersebar di 24 provinsi. Kendati demikian, dia tidak merinci daftar yang ke 3.000 perusahaan
dimaksudkan tersebut.
Direncanakan untuk aksi unjuk rasa tingkat nasional dalam peringatan May Day akan dipusatkan
di Ibu kota Jakarta melalui perwakilan buruh. Yakni dengan dua lokasi utama di Istana Negara
dan Gedung Mahkamah Konstitusi.
"Sementara, bagi buruh yang tidak bisa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Istana maka dia akan
berunjuk rasa di depan Pintu Gerbang Monumen Nasional (Monas) atau sekitaran Patung Kuda,"
tambahnya.
Sedangkan di tingkat daerah, aksi unjuk rasa dilakukan secara serentak dengan diikuti 50 ribu
buruh lebih di 24 provinsi Di mana untuk tingkat kabupaten/kota, massa buruh akan melakukan
unjuk rasa di kantor bupati walikota. Sementara di tingkat provinsi, akan datang ke kantor
gubernur.
"Jadi, Banyak teman-teman elemen (buruh) datang ke Istana, DPR RI, maupun kantor dan juga
gedung pemerintahan di kantor bupati, kantor gubernur, dan DPRD tingkat 1 maupun dua,"
terangnya.
Dia menyebutkan, dalam aksi May Day tahun ini, kampanye akan mengangkat dua isu besar
terkait sektor Ketenagakerjaan. Pertama, ialah meminta hakim MK untuk mau membatalkan atau
mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Gpta Kerja (UU Cipta Kerja)
khususnya untuk klaster Ketenagakerjaan. Lantaran, UU sapu jagat ini dinilai amat merugikan
kaum buruh.
Adapun, poin-poin penolakan masih mengacu pada yang selama ini yang lantang disuarakan.
Seperti skema penetapan UMK yang berpotensi menurunkan nilai pendapatan buruh di daerah
hingga ketidakpastian masa kerja buruh yang diatur dalam beleid UU Cipta Kerja tersebut
"Hilangnya kepastian pendapatan atau no income securities, itu tercermin dalam UMK bisa
ditetapkan oleh Gubernur. Ini tidak ada kepastian karena menggunakan kata-kata dapat
ditetapkan oleh Gubernur. Nanti kembali pada rezim upah murah," bebernya.
Kedua, Pemberlakuan kembali Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota (UMSK) di tahun 2021.
Menyusul telah dihapuskannya ketentuan UMSK setelah UU Cipta kerja resmi disahkan beberapa
waktu lalu.
"UMSK untuk tahun 2021 belum diputuskan, ini berati dengan hilangnya UMSK sebagai contoh
Bekasi dan Karawang UMSK tahun 2020 di Bekasi dan Karawang sebagai contoh Rp 5,2 juta.
Tapi UMSK tidak diberlakukan maka (upah) buruh Bekasi dan Karawang turun, yang selama ini
menerima Rp5,2 juta di tahun 2020 karena di hapus pada 2021 maka yang belaku UMK 2021
jadi Rp4,9 juta," terangnya, (mc)
439
