Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Judul Buruh Masih Percaya Jokowi Negarawan, Aksi May Day KSPI Konsisten
Tolak UU Cipta Kerja, UMR Bekasi Naik Rp5,2 Juta
Nama Media bizlaw.id
Newstrend Peringatan Hari Buruh
Halaman/URL https://bizlaw.id/read/40620/Buruh-Masih-Percaya-Jokowi-Negarawan-
Aksi-May-Day-KSPI-Konsisten-Tolak-UU-Cipta-Kerja-UMR-Bekasi-Naik-
Rp52-Juta
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-28 07:08:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Hilangnya kepastian pendapatan atau no income security, itu
tercermin dalam UMK bisa ditetapkan oleh Gubernur. Ini tidak ada kepastian karena
menggunakan kata-kata dapat ditetapkan oleh Gubernur. Nanti kembali pada rezim upah murah

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Dengan hilangnya UMSK, sebagai contoh Bekasi dan Karawang
UMSK tahun 2020 di Bekasi dan Karawang sebagai contoh Rp5,2 juta. Tapi UMSK tidak
diberlakukan maka (upah) buruh Bekasi dan Karawang turun, yang selama ini menerima Rp5,2
juta di tahun 2020 karena dihapus pada 2021 maka yang berlaku UMK 2021 jadi Rp4,9 juta

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Bahkan di 2022 kalau tidak ada penetapan UMK, upahnya Rp1,8
juta. Ini memberikan ketidakpastian upah, no income security, itu suara kami

neutral - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami percaya Pak Presiden Jokowi seorang negarawan yang
baik. Dan bisa mempertimbangkan aspirasi kami

negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Yang lainnya, karena ini masih pandemi COVID-19, puluhan
ribu buruh lagi juga akan melakukan aksi di depan pabrik atau perusahaannya masing-masing
bekerja

Ringkasan

Jumlah kaum buruh yang ikut dalam aksi ini, diperkirakan mencapai 50 ribu orang. Ada dua isu
yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Dikutip dari VOI, Presiden KSPI Said Iqbal
mengatakan, aksi May Day tahun ini, akan mengangkat dua isu besar yang berkaitan dengan
sektor Ketenagakerjaan. Pertama, ialah meminta hakim MK untuk mau membatalkan atau
mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
khususnya untuk klaster Ketenagakerjaan. Sejak awal, KSPI memang menentang rencana
pemerintah membentuk Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, UU sapu jagat ini dinilai amat
merugikan kaum buruh dan berpihak kepada pengusaha atau investor.

443