Page 447 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 447
"Untuk aksi di Jakarta akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi," katanya via daring,
Selasa (27/4).
Ia mengungkap ada dua isu utama yang akan diusung dalam peringatan May Day tahun ini. Isu
pertama adalah batalkan UU Cipta Kerja. Kedua,, pemberlakuan UMSK tahun 2021.
DUA ISU UTAMA
Seperti diketahui, KSPI saat ini sedang melakukan uji formil dan uji materiil terhadap omnibus
law UU Cipta Kerja. Karenanya, Mahkamah Konstitusi diharapkan mendengarkan apa yang
disampaikan kaum buruh dalam May Day.
Menurutnya, penolakan kaum buruh terhadap omnibus law bukan tanpa alasan. "Bagi kami, UU
Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income
security), dan jaminan sosial (social security," kata Said lqbal.
Ketidakpastian kerja ini tercermin dengan dibebaskannya penggunaan outsourcing untuk semua
jenis pekerjaan. Sehingga bisa saja, seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha adalah
buruh outsourcing.
"Begitu pun dengan buruh kontrak, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak.
Sehingga buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali.," ucapnya.
TAK ADA KEPASTIAN
Selain itu juga tidak ada kepastian terhadap pendapatan. Ini terlihat dihilangkannya upah
minimum sektoral. Di samping adanya klausa bahwa upah minimum kabupaten/ kota "dapat"
ditetapkan. Kata dapat di sini artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Jika tidak
ditetapkan, maka akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan.
Begitu pun dengan tidak adanya jaminan sosial. Keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP), dinilai belum mampu memberikan proteksi kepada buruh yang kehilangan pekerjaan.
Selain itu, buruh kontrak dan outsourcing akan sulit mengakses JKP, dana JKP pun diambil dari
dana JKK dan JKM. Sehingga ke depan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar.
Pihaknya sudah bertemu dan berkoordinasi dengan Gerakan mahasiswa seperti BEM SI, KAMMI,
dan beberapa BEM di kampus besar terkait dengan aksi May Day. Saat May Day nanti, Mahasiswa
dan buruh akan bersatu dan turun jalan bersama untuk menyuarakan penolakan terhadap
omibus law.
"Karena masalah omnibus law bukan hanya masalah kami yang saat ini sedang bekerja. Tetapi
juga generasi muda yang nanti akan memasuki pasar kerja," tegasnya. (riza!/bi/bu)
446