Page 445 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

BURUH MASIH PERCAYA JOKOWI NEGARAWAN, AKSI MAY DAY KSPI KONSISTEN
TOLAK UU CIPTA KERJA, UMR BEKASI NAIK RP5,2 JUTA
Jumlah kaum buruh yang ikut dalam aksi ini, diperkirakan mencapai 50 ribu orang. Ada dua isu
yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Dikutip dari VOI, Presiden KSPI Said Iqbal
mengatakan, aksi May Day tahun ini, akan mengangkat dua isu besar yang berkaitan dengan
sektor Ketenagakerjaan. Pertama, ialah meminta hakim MK untuk mau membatalkan atau
mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
khususnya untuk klaster Ketenagakerjaan.

Sejak awal, KSPI memang menentang rencana pemerintah membentuk Omnibus Law Cipta
Kerja. Sebab, UU sapu jagat ini dinilai amat merugikan kaum buruh dan berpihak kepada
pengusaha atau investor. Adapun, poin-poin penolakan masih mengacu pada yang selama ini
yang lantang disuarakan. Seperti skema penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang
berpotensi menurunkan nilai pendapatan buruh di daerah hingga ketidakpastian masa kerja
buruh yang di atur dalam beleid UU Cipta Kerja tersebut.

"Hilangnya kepastian pendapatan atau no income security, itu tercermin dalam UMK bisa
ditetapkan oleh Gubernur. Ini tidak ada kepastian karena menggunakan kata-kata dapat
ditetapkan oleh Gubernur. Nanti kembali pada rezim upah murah," tuturnya dalam konferensi
pers secara virtual, Selasa (27/4/2021).

Kedua, kata Said Iqbal, meminta pemberlakuan kembali Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota
(UMSK) di tahun 2021. Menyusul telah dihapuskannya ketentuan UMSK setelah UU Cipta Kerja
resmi disahkan beberapa waktu lalu. Saat ini kepastian UMSK belum juga disampaikan
pemerintah ke publik. Hal ini membuat ketentuan upah akan mengacu pada Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) yang biasanya lebih rendah.

"Dengan hilangnya UMSK, sebagai contoh Bekasi dan Karawang UMSK tahun 2020 di Bekasi dan
Karawang sebagai contoh Rp5,2 juta. Tapi UMSK tidak diberlakukan maka (upah) buruh Bekasi
dan Karawang turun, yang selama ini menerima Rp5,2 juta di tahun 2020 karena dihapus pada
2021 maka yang berlaku UMK 2021 jadi Rp4,9 juta," tuturnya.

Bahkan, kata Iqbal, potensi terburuknya adalah bukan tidak mungkin upah buruh di Kabupaten
Bekasi dan Karawang bisa turun hingga Rp1,8 juta per orang sesuai patokan Upah Minimum
Provinsi (UMP) Jawa Barat. "Bahkan di 2022 kalau tidak ada penetapan UMK, upahnya Rp1,8
juta. Ini memberikan ketidakpastian upah, no income security, itu suara kami," katanya.

Padahal, kata Said, adanya penurunan upah maka akan berdampak langsung pada
terpangkasnya daya beli kaum buruh. Untuk itu, dia meminta dua tuntutan KSPI dalam aksi
unjuk rasa memperingati May Day kali ini bisa dikabulkan."Kami percaya Pak Presiden Jokowi
seorang negarawan yang baik. Dan bisa mempertimbangkan aspirasi kami," ucapnya.

Sebelumnya, Iqbal mengatakan 50 ribu buruh anggota KSPI yang akan ikut aksi pada May Day
berasal dari sekitar 3.000 pabrik yang berada di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota. Iqbal
berujar, aksi akan dipusatkan di depan Istana Merdeka dan gedung Mahkamah Konstitusi.

Sementara untuk tingkat daerah, kata Iqbal, aksi akan dilakukan di depan kantor gubernur,
bupati dan wali kota di masing-masing daerah. Sedangkan sisanya akan melakukan aksi di depan
pabrik di tempat mereka bekerja. "Yang lainnya, karena ini masih pandemi COVID-19, puluhan
ribu buruh lagi juga akan melakukan aksi di depan pabrik atau perusahaannya masing-masing
bekerja," tuturnya.

Kata Iqbal, bagi buruh yang tidak bisa ke Istana atau ke Mahkamah Konstitusi sebagai perwakilan
maka dia akan berada di depan pintu gerbang Monas atau di sekitar Patung Kuda Arjunawiwaha.

444