Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 51
Menaker meminta seluruh gubernur dan bupati/wali kota mengambil kebijakan atau langkah bagi
perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu membayar
THR pada Lebaran tahun ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni H-7.
Ida menyatakan, gubernur dan bupati/wali kota harus memberikan solusi dengan mewajibkan
pengusaha melakukan dialog dengan pekerja. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai
kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.
Dalam kesepakatan itu, kata Ida, harus memuat soal waktu pembayaran IUR dengan syarat
paling lambat dibayar H-1 Lebaran. Kesepakatan itu juga harus memuat laporan keuangan
perusahaan secara transparan. "Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Dinas
Ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," ucap Ida.
Tindakan hukum
Namun, kesepakatan itu tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR dengan
besaran sesuai ketentuan perundang-undangan. Ida juga meminta gubernur dan bupati/wali
kota agar melakukan tindakan hukum sesuai kewenangan jika ada pelanggaran pemberian THR.
Penegakan hukum yang dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan. "Langkah lain yaitu melaporkan data pelaksanaan THR 2021 dan
tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," ucap Ida.
Ida juga mengingatkan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi denda 5% dari total THR yang
harus dibayarkan, kepada perusahaan yang terlambat membayarkan IUR.
Sementara itu, pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi akan
mendorong pengusaha yang benar-benar tak mampu membayar THR untuk melakukan dialog
dengan pekerja, untuk menyepakati pelaksanaan pembayaran THR dengan menyesuaikan
kondisi perusahaan dan aturan pemerintah.
Ida menambahkan, jika terjadi pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan, pegawai
pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR.
AtAO suawH/vrowA
caption:
SEORANG pekerja menyelesaikan pemasangan dinding kaca bangunan salah satu hotel, di
Mataram, NIH, Senin (19/4/2021). Gubernur dan bupati/wali kota harus melakukan tindakan
hukum sesuai kewenangan jika ada pelanggaran pemberian THR*
50
