Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

"THR wajib dibayarkan. Jika tidak, perusahaan yang melanggar ketentuan akan mendapatkan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Kotim, Gatut Setyo Utomo, Selasa(27/4).

Dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Gatut meminta
kepada para perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-
undangan atau H-7 Idulfitri.

"Pengusaha wajib memberikan THR keagaaman kepada pekerja atau buruh yang masa kerjanya
satu bulan secara terus menerus atau lebih dengan ketentuan pekerja memiliki hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja dengan waktu tidak tertentu atau
perjanjian kerja waktu tertentu," jelasnya.

Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
lanjutnya, THR yang diberikan sebesar satu bulan upah gaji pokok ditambah tunjangan tetap
atau upah pokok tanpa tunjangan.

"Pekerja yang mempunyai masa kerja sebulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
maka diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja dikali satu
bulan upah dibagi 12 bulan",ujarnya.
Gatut berpesan agar perusahaan membayar THR tepat waktu. Jika tidak sesuai aturan,
perusahaan akan dikenakan sanksi administratif sesuai PP Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2016.
Bahkan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi denda lima persen dari akumulasi nilai THR
kepada perusahaan yang terlambat membayar THR.

Ia menambahkan, Perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu
memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan, Menaker mewajibkan dialog untuk mencari
kesepakatan untuk hal tersebut. Selain itu, pembayaran THR paling lambat untuk perusahaan
yang terdampak pandemi, yaitu H-1 Idulfitri.

53