Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 JULI 2019
P. 49
sambil menyeka mata dengan tisu.
Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto menyampaikan para tersangka
beroperasi dengan modus rumahan untuk hindari pajak, jaminan sosial
Ketenagakerjaan, hindari masalah perizinan, dan agar gaji pekerja di bawah UMR
(tenaga harian lepas).
"Ada tiga pabrik rumahan yang mereka kelola, di Jalan T Amir Hamzah Dusun IV
Desa Sambirejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Desa Banyumas Stabat, Desa
Perdamaian Langkat," katanya.
"Atas perkara kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, ketiga
tersangka disangkakan melanggar Pasal 359 KHUP dengan ancaman hukuman 5
tahun penjara.
Kami juga akan kenakan pasal industri, pasal tentang lingkungan hidup juga, jadi
kena pasal berlapis nantinya. Mereka diancam 5 sampai 10 tahun penjara,"
tegasnya.
Manajer pabrik, Burhan dikenakan Pasal 359 KHUP (kelalaian mengaakibatkan
matinya orang lain), lalu Pasal 188 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kebakaran
yang menyebabkan matinya orang lain), UU No 35 tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak Pasal 76 H, dan 76 I Nomor 35 Tahun
2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002.
Supervisor Lismawarni disangka melanggar 359 KHUP (kelalaian mengaakibatkan
matinya orang lain), lalu Pasal 188 KUHP (kelalaian yang menyebabkan kebakaran
yang menyebabkan matinya orang lain), Pasal 74 Huruf D dan Pasal 183 UU tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Direktur Utama PT Kiat Unggul, Indramawan disangka melanggar 359 KHUP
(kelalaian mengaakibatkan matinya orang lain), lalu Pasal 188 KUHP (kelalaian yang
menyebabkan kebakaran yang menyebabkan matinya orang lain), Pasal 61, Pasal 62
Nomor 26 Tahun 2017 tentang penataan ruang, Pasal 109 UU nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Anak Pasal
76 H, dan 76 I Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 tahun 2002,
Pasal 90 (1), 185 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Bayar Rp 150 Juta Per Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Sumatera
Utara menyebutkan, bahwa pihak perusahaan wajib membayarkan ganti rugi
kepada keluarga korban sebanyak Rp 150 juta perorang.
"Besaran perusahaan kepada pihak keluarga, saya tidak bisa memutuskan, tetapi
kalau seorang pekerja terdaftar di BPJS kisaran Rp 150 juta," kata Kepala Disnaker
Sumut, Harianto Butarbutar, melalui sambungan telepon genggam, Senin
(24/6/2019).
Page 48 of 119.
