Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 136
Dengan adanya bantuan subsidi gaji ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap
kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat terdorong.
"Subsidi upah ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja, dan
mendongkrak belanja konsumsi. Sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (7/9).
Ida berharap, uang yang diterima oleh pekerja dapat dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan,
baik kebutuhan primer maupun sekunder.
"Akan lebih baik jika bantuan subsidi gaji/upah dibelanjakan produk-produk lokal dan UMKM.
Dengan demikian industri lokal dan UMKM juga ikut bergeliat," kata Ida.
Dia juga memastikan akan memantau dan mengevaluasi penyaluran bantuan subsidi upah
sehingga penyaluran di tahap berikutnya semakin baik. Sebagai informasi, penyaluran bantuan
subsidi gaji ini sudah dilakukan sebanyak dua kali. Untuk tahap pertama, sudah disalurkan ke
2,5 juta pekerja dan tahap kedua sebanyak 3 juta pekerja.
Adapun, penyaluran bantuan ini dilakukan setiap dua bulan sekali, dimana setiap pekerja
mendapatkan Rp 600.000 per bulan selama empat bulan atau sekitar Rp 1,2 juta setiap
penyalurannya.
Berikut persebaran data calon penerima subsidi upah/gaji tahap I dan II berdasarkan provinsi:
1. DKI Jakarta (1.071.414 - 19,48%) 2. Jawa Barat (1.029.830 - 18,72%) 3. Jawa Tengah
(702.531 - 12,77%) 4. Jawa Timur (560.670 - 10,19%) 5. Banten (455.193 - 8,28%) 6.
Sumatera Utara (242.368 - 4,41%) 7. Kalimantan Timur (166.026 - 3,02%) 8. Riau (152.850 -
2,78%) 9. Bali (133.197 - 2,42%) 10. Kepulauan Riau (116.790 - 2,12%) 11. Sumatera Selatan
(106.030 - 1,93%) 12. Kalimantan Tengah (97.376 - 1,77%) 13. DI Yogyakarta (91.518 -
1,66%) 14. Kalimantan Selatan (85.510 - 1,55%) 15. Lampung (83.848 - 1,52%) 16.
Kalimantan Barat (82.863 - 1,51%) 17. Sulawesi Selatan (63.392 - 1,15%) 18. Jambi (51.256
- 0,93%) 19. Sumatera Barat (41.009 - 0,75%) 20. Sulawesi Utara (27.802 - 0,51%) 21.
Bangka Belitung (22.527 - 0,41%) 22. NTB (16.379 - 0,30%) 23. Bengkulu (16.176 - 0,29%)
24. Kalimantan Utara (11.719 - 0,21%) 25. Sulawesi Tengah (10.654 - 0,19%) 26. Aceh (10.110
- 0,18%) 27. Papua Barat (8.819 - 0,16%) 28. Papua (8.331 - 0,15%) 29. maluku (7.302 -
0,13%) 30. NTT (7.264 - 0,13%) 31. Sulawesi Barat (5.980 - 0,11%) 32. Sulawesi Tenggara
(5.789 - 0,11%) 33. Gorontalo (4.963 - 0,09%) 34. Maluku Utara (2.514 - 0,05%).
135