Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

Selain bantuan subsidi gaji, sejumlah program jaring pengaman sosial lain juga ikut diperpanjang
tahun 2021.
Antara lain adalah bantuan presiden untuk usaha mikro dan kecil, kartu prakerja, dan bantuan
sosial tunai.

Termasuk juga untuk program yang telah berjalan sebelum Covid-19. Antara lain seperti Program
Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.

"Dengan demikian program-program ini diharapkan untuk masih menjaga daya beli masyarakat
di dalam situasi pandemi Covid-19," terang Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.

Pandemi Covid-19 dinilai ikut menekan ekonomi Indonesia. Pada kuartal kedua tahun 2020
pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%.
Sementara berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, kasus positif Covid-19 di Indonesia
masih terus bertambah. Hingga Minggu (6/9) kasus positif di Indonesia mencapai 194.109 kasus
dengan 138.575 kasus sembuh dan 8.025 kasus meninggal dunia.

6 Penyebab Hingga Jumat (4/9/2020), subsidi gaji tahap pertama telah diberikan kepada
2.310.974 pekerja yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 5 juta.

Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah itu merepresentasikan
92,44% dari total penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama yaitu sebesar 2,5 juta
pekerja.

"Pada penyaluran subsidi gaji/upah tahap I, jumlah rekening yang tidak dapat disalurkan
sebanyak 15.659 rekening penerima. Adapun rekening yang masih dalam proses penyaluran
173.367 penerima," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam
keterangannya, Minggu (6/9/2020).

Menurut Menaker Ida, ada 6 penyebab subsidi gaji itu tidak bisa disalurkan: 1. Adanya duplikasi
rekening 2. Rekening sudah tutup 3. Rekening pasif 4. Rekening tidak valid 5. Rekening telah
dibekukan 6. Rekening tidak sesuai dengan NIK Karena itu, dia meminta kepada BPJS
Ketenagakerjaan yang melakukan verifikasi data rekening calon penerima untuk berkomunikasi
dengan segala pemangku kepentingan demi menyelesaikan persoalan pelaporan data tersebut.

Proses penyaluran subsidi gaji tahap kedua sendiri sudah dimulai per Jumat (4/9/2020) setelah
Kemnaker menyelesaikan pemeriksaan ulang atau check list data yang sudah diberikan BPJS
Ketenagakerjaan.

Namun, berbeda dengan tahapan sebelumnya, dalam tahap kedua nanti pemerintah akan
menyalurkan BSU kepada 3 juta pekerja.

Kemenaker telah memberikan data 3 juta calon penerima kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) yang kemudian menyerahkan dana BSU kepada Himpunan Bank
Milik Negara (Himbara) sebagai penyalur.

Bank-bank milik negara itu kemudian menyalurkan BSU yaitu berupa Rp 600.000 per bulan
selama empat bulan atau total Rp2,4 juta, ke rekening pribadi pekerja baik rekening sesama
bank Himbara atau bank swasta.

Kemenaker menargetkan BSU akan dapat disalurkan kepada seluruh 15,7 juta pekerja sesuai
yang ditargetkan pemerintah pada pertengahan September 2020.\ Sumber: Kontan.co.id.

156