Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

Demikian juga di rumah, banyak masyarakat yang langsung berinteraksi dengan keluarga tanpa
membersihak diri terlebih dahulu.
"Hati-hati ini perlu saya sampaikan yang namanya klaster kantor, yang kedua klaster keluarga,
yang terakhir juga klaster Pilkada, hati-hati ini agar ini selalu diingatkan," tegas Jokowi.

Untuk mencegah munculnya klaster Pilkada 2020, Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri
(Mendagri), Tito Karnavian dan Polri untuk memastikan protokol kesehatan tertib dilakukan.

Pemerintah Akan Lakukan Evaluasi Terkait Keberlanjutan Program Subsidi Gaji di Tahun 2021
"Saya minta Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul diberikan
ketegasan." "Polri juga berikan ketegasan mengenai aturan main di Pilkada," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Kementerian Kesehatan membuat desain perencaan dengan
baik.
Desain perencanaan harus komprehensif menyangkut jumlah laboratorium yang harus ada di
sebuah provinsi.

Selain itu, juga berapa reagen yang harus terdistribusi pada sebuah provinsi.

"Jangan sampai ada provinsi yang sudah melakukan testingnya tinggi sekali tapi ada provinsi
yang testingnya masih rendah sekali." "Perencanaan itu kita perlukan, sehingga kelihatan nanti
kasus kasus positif ini berada di wilayah atau provinsi yang mana," terangnya.

Ini Daftar Bantuan Pemerintah untuk Pengangguran dan Fresh Graduate, Lengkap dengan
Syaratnya Di akhir pengantarnya, Jokowi kembali mengingatkan, bahwa urusan Covid-19 harus
tertangani dengan baik.

Jangan sampai pemulihan ekonomi dilakukan tanpa penanganan kesehatan yang serius.

"Masalah kesehatan ini harus tertangani dengan baik, karena memang kita ingin secepat-
cepatnya restart di bidang ekonomi." "Jangan sampai urusan Covid-19 ini belum tertangani
dengan baik kita sudah menstarter di bidang ekonomi, ini sangat berbahaya," tandasnya.

202