Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

keringanan iuran JKK dan iuran JKM, dan penundaan pembayaran sebagian iuran JP, serta
pengurangan denda.
Pasal 3 ayat (1) menyatakan, pemerintah melakukan penyesuaian iuran Program Jamsostek bagi
pemberi kerja, peserta penerima upah (PU), dan peserta bukan penerima upah (BPU), dan
peserta bukan penerima upah tertentu.

Adapun kebijakan relaksasi atau penyesuaian iuran itu diberlakukan selama bencana non alam
penyebaran Covid-19 dan selama jangka waktu pelunasan penundaan pembayaran sebagian
Iuran JP.

"Kebijakan yang diatur dalam PP tersebut diharapkan dapat melindungi, mencegah, atau
mengurangi pekerja yang mengalami pemotongan upah, pengurangan hari kerja, dirumahkan
dengan upah dibayar sebagian atau upah tidak dibayar, dan pemutusan hubungan kerja," imbuh
penjelasan dari regulasi tersebut.

Jika dipaparkan lebih lanjut, pasal 4 ayat (1) menjelaskan kelonggaran batas waktu pembayaran
iuran. Jika dalam aturan sebelumnya sederet Program Jamsostek menetapkan batas waktu
pembayaran tanggal 15 bulan berikutnya, aturan kali ini pun dilonggarkan. Pemberi kerja tetap
wajib memungut, membayar dan menyetorkan, serat peserta BPU diberi kelonggaran paling
lambat tanggal 30 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan.
Selanjutnya terkait mekanisme, persyaratan, dan besaran keringanan iuran JKK dan JKM dibahas
pada pasal 5-16 di PP Nomor 49/2020. Keringanan iuran JKK dan JKM diberikan sebesar 99%,
sehingga iuran yang tetap dibayarkan sebesar 1%. Pembayaran iuran sebesar 1% tersebut
memiliki hitungan yang berbeda, ditinjau dari tingkat risiko bagi peserta PU dan ditinjau dari
besaran upah bagi peserta BPU. Khusus bagi peserta yang tidak diketahui nilai upahnya,
perhitungan pembayaran 1% iuran ditinjau dari nilai kontrak pekerjaan.

Persyaratan keringanan iuran JKK dan/atau JKM ditujukan bagi pemberi kerja, peserta PU dan
BPU yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020. Namun hal itu berlaku setelah iuran JKK
dan/atau JKM sudah dilunasi sampai Juni 2020. Untuk peserta PU dan BPU yang mendaftar pada
bulan Juli 2020, harus lebih dulu membayar iuran dua bulan pertama dan akan diberikan
keringanan pada bulan ketiga.

Dalam mekanismenya, pemberian keringanan iuran JKK dan/atau JKM diberikan secara langsung
oleh BP Jamsostek. Hal itu dilaksanakan melalui sistem kepesertaan yang dikelola BP Jamsostek.

"Dalam hal pemberi kerja, peserta PU, dan peserta BPU telah melunasi Iuran JKK dan Iuran JKM
bulan Agustus 2O2O atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan maka kelebihan Iuran JKK
dan Iuran JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran Iuran JKK dan Iuran JKM berikutnya,"
demikian bunyi pasal 16 pada regulasi tersebut.

Sedangkan penundaan pembayaran sebagian iuran JP dijelaskan, pemberi kerja wajib
memungut iuran JP dari pekerja sebesar 1%. Tapi tetap membayarkan dan menyetorkan iuran
JP kepada BP Jamsostek sebesar 2% dari upah pekerja. Penundaan pembayaran JP sebesar 99%
dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat pada 15 Mei 2021 dan
diselesaikan paling lambat 15 April 2022.

Penundaan pembayaran iuran JP itu berlaku jika kegiatan produksi, distribusi atau kegiatan
utama usahanya terganggu akibat bencana non alam penyebaran Covid-19. Sehingga
berdampak pada penurunan omset penjualan/ pendapatan bulanan sebesar lebih dari 30%. Data
penurunan itu disampaikan per bulan sejak bulan Februari 2O2O dengan surat pernyataan dari
pimpinan tertinggi pemberi kerja secara itikad baik.

24