Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 24

Judul               Pemerintah Terbitkan Aturan Penyesuaian Iuran Program Jamsostek
                Nama Media          investor.id
                Newstrend           Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://investor.id/finance/pemerintah-terbitkan-aturan-penyesuaian-
                                    iuran-program-jamsostek
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-09-08 05:36:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial
              Ketenagakerjaan  (Jamsostek)  Selama  Bencana  Non  Alam  Penyebaran  Covid-19  resmi
              diundangkan pada 1 September 2020. Aturan tersebut mengakomodasi penyesuaian iuran pada
              sejumlah program BP Jamsostek tanpa mengurangi manfaat peserta.



              PEMERINTAH TERBITKAN ATURAN PENYESUAIAN IURAN PROGRAM JAMSOSTEK

              JAKARTA,  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program
              Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) Selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19
              resmi diundangkan pada 1 September 2020. Aturan tersebut mengakomodasi penyesuaian iuran
              pada sejumlah program BP Jamsostek tanpa mengurangi manfaat peserta.

              Ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2020, PP 49/2020 menimbang bahwa
              pandemi  Covid-19  berimplikasi  pada  aspek  ekonomi  dan  sosial  yang  berdampak  luas  di
              Indonesia.  Pandemi  mengakibatkan  kerugian  bagi  perusahaan  dan  berpotensi  terhadap
              ketidakmampuan  perusahaan  memenuhi  hak  pekerja  atau  buruh  termasuk  membayar  iuran
              jaminan sosial ketenagakerjaan.

              "Bahwa ketidakmampuan perusahaan membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan secara
              masif  dapat  berdampak  pada  kesinambungan  penyelenggaraan  Program  Jaminan  Sosial
              Ketenagakerjaan," demikian ditulis dalam regulasi tersebut, dikutip  Investor Daily  , Senin (7/9).

              Pada  penjelasan  umum,  dalam  hal  terjadi  krisis  keuangan  dan  kondisi  tertentu  yang
              memberatkan  perekonomian,  pemerintah  dapat  melakukan  tindakan  khusus  untuk  menjaga
              kesinambungan penyelenggaraan Program Jamsostek akibat Covid-19. Tindakan khusus untuk
              menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program tersebut antara
              lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran, dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir.

              Kebijakan  relaksasi  pada  PP  tersebut  meliputi  kelonggaran  batas  waktu  pembayaran  iuran
              program jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran program jaminan
              hari tua (JHT), dan iuran program jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Kemudian, termasuk juga

                                                           23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29