Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

"Saya minta sabar. Selama teman-teman [pekerja] sudah menyerahkan nomor rekening aktif,
selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau memenuhi syarat, maka tinggal menunggu
waktu saja."

Demikian respons Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat dimintai tanggapan soal nasib
pencairan subsidi gaji tahap I, empat hari berselang sejak diluncurkan pada 27 Agustus.

Kesabaran memang menjadi jawaban yang tepat. Per 4 September, realisasi penyaluran Subsidi
Upah Pekerja (SUP) pada tahap pertama telah masuk ke 2,31 juta rekening pekerja bergaji di
bawah Rp5 juta.

Hal ini amat kontras dengan yang dirasakan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK)
pemburu program Kartu Prakerja. Meski program ini berhasil menyedot animo 15,9 juta orang
dan menjaring 3,08 juta orang, jumlah peserta yang menerima insentif baru berjumlah 610.563
orang pada 4 September.

Lambatnya penyaluran insentif tak lepas dari prasyarat yang harus dipenuhi penerima manfaat.
Para peserta program ini harus merampungkan pelatihan sebelum bisa menikmati bantuan
senilai Rp600.000 selama 4 bulan. Selain itu, jumlah peserta yang merampungkan pelatihan pun
terbilang amat kecil.

Sebanyak 849.921 orang telah merampungkan pelatihan sejak Kartu Prakerja dibuka pada April.
Jumlah ini hanya mencakup sekitar 28% dari total peserta yang terjaring.

Realisasi penyaluran insentif yang rendah kian menunjukkan kurang efektifnya program ini dalam
upaya untuk menjaga daya beli kelompok rentan, padahal pemerintah memasang target
program ini dapat menjaring 5,6 juta orang sampai Oktober mendatang.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai percepatan
penyaluran bantuan Kartu Prakerja seharusnya menjadi prioritas pemerintah, karena menyasar
kelompok masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19. Apalagi tujuannya didesain
untuk mengungkit daya beli masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat wabah.

"Kalau tujuannya untuk mendorong konsumsi seharusnya penyaluran Kartu Prakerja menjadi
prioritas. Seharusnya lebih cepat," ujarnya kepada Bisnis, Senin (7/9).

Dia berpendapat bantuan bagi korban PHK lebih menjawab persoalan penurunan daya beli
selama pandemi dibandingkan dengan subsidi gaji.
Penurunan daya beli telah terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga di rekening dengan
nominal di bawah Rp 100 juta yang melambat berdasarkan laporan Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS).

Hal ini juga disoroti ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra
Talattov.

"Pemerintah perlu mencari tahu apa penyebabnya. Apa kendala yang mereka hadapi? Dugaan
saya karena mereka harus menyiapkan alokasi kuota internet."

Percepatan pelatihan bagi sekitar 72% peserta yang terjaring menjadi krusial, karena akan
menentukan efektivitas program ini dalam peningkatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini,
jelasnya, Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja bisa memulai inisiatif survei untuk
mengidentifikasi kendalanya.

Untuk itu PMO Kartu Prakerja perlu melakukan penilaian apakah peserta di tiap gelombang telah
menyelesaikan pelatihan. Dalam skenario peserta gelombang I belum memulai pelatihan, PMO
Prakerja dapat mengalihkan slot peserta kepada pendaftar yang belum terjaring.
78