Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2021

BPS mencatat, pada September 2020 tingkat kemiskinan secara nasional meningkat menjadi
10,19 persen dibandingkan September 2019 sebesar 9,22 persen.
Kemudian, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini
juga meningkat dari 0,380 pada September 2019 menjadi 0,385 per September 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan,
perlindungan sosial merupakan instrumen utama untuk melindungi masyarakat miskin dan
rentan yang terbukti mampu menahan angka kemiskinan di level 10,19 persen pada September
2020.

"Artinya Program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta
orang menjadi miskin baru," katanya di Jakarta, Senin (15/2/2021) dikutip dari Antara.

Febrio menuturkan, Bank Dunia sendiri memperkirakan angka kemiskinan akan mencapai 11,8
persen jika tidak ada program perlindungan sosial.

Dijelaskan Febrio, intervensi kebijakan itu telah melindungi konsumsi masyarakat tidak hanya
kalangan miskin dan rentan, juga kelas menengah.

Hal itu terjadi melalui perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan
Kartu Sembako, bantuan sembako Ja-bodetabek, bantuan sembako tunai, serta bantuan
langsung tunai (BLT) dana desa.

Kemudian, bantuan beras PKH, bantuan tunai penerima Kartu Sembako, subsidi gaji/upah, Kartu
Prakerja, diskon listrik, subsidi kuota internet PJJ, bantuan subsidi upah (BSU) BPJS
Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer.

Porsi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,93 persen dan
berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia porsi tersebut termasuk rendah karena berada di
atas 17 persen.

Bank Dunia sendiri membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori yaitu ketimpangan tinggi
jika persentase pengeluaran kelompok 40 persen terbawah porsinya di bawah 12 persen, sedang
jika antara 12 sampai 17 persen, dan rendah jika di atas 17 persen.

Realisasi
Dipaparkan Febrio, realisasi program perlindungan sosial untuk mendukung konsumsi rumah
tangga mencapai Rp 220,39 triliun sepanjang 2020 atau lebih tinggi dari alokasi awal sebesar
Rp 203,9 triliun.

Pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha
terutama kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tetap bertahan dari dampak
pandemi. Salah satunya dengan menyalurkan anggaran Rp 112,4 triliun sehingga UMKM bisa
melakukan aktivitas ekonomi.
Secara khusus, sebanyak 97 persen usaha mikro penerima BPUM masih tetap melanjutkan
usahanya sehingga aktivitas ekonomi UMKM tetap berjalan dan daya beli masyarakat miskin dan
rentan terdampak dapat terjaga di masa pandemi.

"Pemerintah optimis, namun tetap waspada bahwa pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas
sosial ekonomi terus berangsur pulih sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat
menurun kembali," ucap Febrio. (Kismi Dwi Astuti)***

9