Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2021

Pada 2016, dirilis Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2016 yang mengatur revitalisasi SMK. Inpres
ditujukan untuk 12 menteri, 1 lembaga pemerintah nonkementerian, dan 34 gubernur. Presiden
ingin agar semua lembaga di pusat maupun daerah mengawal langsung revitalisasi SMK.

Namun SMK di Indonesia masih mengalami berbagai situasi problematis. Membangun SMK yang
berkualitas memang bukan perkara mudah. Guru yang berkualitas, sarana prasarana memadai,
termasuk teknologi yang terbaru, dan jejaring dengan industri merupakan keniscayaan yang
harus dimiliki SMK.

Dari temuan penelitian kami, pengembangan vokasi di Indonesia memiliki persoalan yang begitu
kompleks, mulai dari paradigma, regulasi, sinergi, dan implementasi (Pusat Penelitian
Kependudukan LIPI, 2018).

Dari sisi penyerapan lapangan kerja, berdasarkan data Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia
Agustus 2020 dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK paling tinggi
dibanding dengan tingkat pendidikan lain, yaitu 13,35%, meningkat dibanding dengan Agustus
2019 (10,36%). Apalagi pandemi sangat berdampak pada situasi ketenagakerjaan saat ini.

Pada kondisi ini tentu SMK harus bersiasat, karena situasi pandemi menyebabkan pembelajaran
tidak dapat optimal. Untuk SMK yang membutuhkan praktik secara langsung, kondisi ini tentu
lebih sulit dilakukan.
Laporan ILO, World Bank dan UNESCO (2021) bertajuk Skills Development in the Time of Covid-
19: Taking Stock of the Initial Responses in Technical and Vocational Education and Training
memaparkan tentang kondisi pendidikan vokasi di masa pandemi.

Secara umum laporan tersebut menunjukkan berbagai permasalahan yang dihadapi pendidikan
vokasi di seluruh dunia, yaitu kurangnya infrastruktur umum dan teknologi, kurangnya platform
pembelajaran jarak jauh yang efektif dan mudah digunakan, kurangnya kapasitas staf untuk
mendukung pembelajaran jarak jauh, dan kendala sumber daya keuangan.
Dalam situasi normal saja, beragam persoalan sudah mengadang pelaksanaan pendidikan vokasi
di Indonesia. Penutupan sekolah akibat pandemi merupakan kesulitan yang belum pernah
dihadapi sebelumnya.

Akhirnya, adaptasi dan transformasi SMK pada masa pandemi sangat berbasis kapital atau
sumber daya yang dimiliki.

Dengan situasi lapangan pekerjaan yang semakin terbatas, khususnya di bidang industri, apakah
rencana 'pernikahan' dengan industri dapat berjalan efektif? Apakah pemerintah tidak berencana
lebih mengintensifkan relasi SMK dengan konteks lokal, atau jika menggunakan istilah
pemerintah, 'menikahkan'

SMK dengan berbagai potensi lokal yang ada di daerah?

Bila menggantungkan pada industri pada situasi pandemi ini, tentu akan lebih sulit direalisasikan.

KONTEKS LOKAL

Melihat kondisi tersebut, perlu ada pergeseran paradigma penyiapan SMK untuk kebutuhan
industri menjadi penyiapan tenaga kerja maupun wirausahawan di level lokal atau daerah.
Kemdikbud dalam beberapa rilis dokumen sesungguhnya sudah memberikan perhatian terhadap
pentingnya pendidikan di SMK diarahkan kepada konteks lokal.

Dalam Tiirbulensi Pendidikan Vokasi di Era Disrupsi 4.0 yang dirilis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (2019), disebut bahwa Direktorat Pembinaan SMK melakukan intervensi prioritas

17