Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020

Intensitas dan kompleksitas persoalan juga kian meningkat. Perlu "penguatan kehadiran
negara", meminjam istilah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pidato pernyataan pers
tahunan Menlu, awal tahun ini, saat memaparkan formula "prioritas 4+1" kebijakan luar negeri
RI.

Kompleksitas isu WNI pekerja di kapal asing terjadi akibat banyak faktor. Mulai dari tumpang
tindihnya peraturan dan kewenangan di beberapa kementerian, yakni Kementerian
Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian
Kelautan dan Perikanan; lemahnya sanksi atas pelanggaran---hanya pencabutan izin perusahaan
pengirim tenaga keija; merajalelanya sindikat menjerat korban hingga ke pelosok desa, bahkan
menembus ke sekolah pelayaran; hingga keterlibatan sindikat di beberapa negara. Namun, akar
persoalan adalah buruknya tata kelola pekerja migran kelautan, antara lain akibat ketiadaan
instrumen hukum yang kuat untuk melindungi pekeija sektor itu.

Menyimak cerita dari keluarga korban kasus pekerja migran sektor kelautan ini, sungguh
mengenaskan dan menyayat hati. Ada yang bertahun-tahun bekerja dengan waktu kerja belasan
jam per hari, tetapi tidak digaji. Bahkan, ada yang meninggal akibat eksploitasi di kapal tempat
bekerja, dan ada pula pekeija yang hingga kini tak diketahui keberadaannya.

Tak salah, ada yang menyebut sektor pekeija kelautan jadi ajang perbudakan terselubung. Perlu
penataan menyeluruh untuk memutus rantai perbudakan itu. Perbaiki peraturan, terutama
terkait perlindungan pekeija kelautan, perbaikan koordinasi antarkementerian dan hilangkan ego
sektoral, serta manfaatkan mekanisme internasional, termasuk keija sama dengan Interpol. Yang
terpenting, lakukan sekarang juga.

22