Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020

Judul BPJS KETENAGAKERJAAN PERLU TAMBAH INSENTIF
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Kinerja BPJamsostek
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Wibi Pangestu Pramata
Tanggal 2020-09-24 04:11:00
Ukuran 368x292mmk
Warna Warna
AD Value Rp 283.360.000

News Value Rp 850.080.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
neutral - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Semestinya perusahaan yang tidak
mampu membayar tunggakan iuran karena memang sudah sulit arus kasnya sejak Maret 2020
tetap dikasih relaksasi [iuran] 99%. Mereka bukan tidak membayar tunggakan, tetapi dicicil saja.
Ini bisa mengurangi PHK meskipun hanya satu, dua, tiga orang di setiap perusahaan

negative - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Relaksasi iuran ini juga tidak
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN], kendalinya semua di tangan
BP Jamsostek
positive - Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch) Dana yang besar itu dapat
dimanfaatkan untuk membantu di tengah kondisi sulit

positive - Indra Budi Sumantoro (anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)) Kedua, BPJS
Ketenagakerjaan perlu menyosialisasikan ke masyarakat mengenai pentingnya mengikuti
jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini

positive - Indra Budi Sumantoro (anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)) BP Jamsostek
perlu mempermudah proses transisi dari PPU Badan Usaha menjadi PBPU, mengingat gelombang
PHK memicu perpindahan pekerja dari sektor formal ke informal

neutral - Muttaqien (anggota DJSN) BP Jamsostek harus memastikan agar tidak terjadi praktik
percaloan terkait klaim JHT selama masa pandemi ini. Jika ini bisa terjadi, tentu akan sangat
membantu masyarakat

neutral - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Secara umum sebagian besar
peserta masih memenuhi kewajibannya, serta kenaikan tingkat klaim juga masih wajar sehingga
bisa dikatakan ketahanan dana program BP Jamsostek masih sangat baik

positive - Agus Susanto (Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan) Peraturan itu untuk
mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta,
meringankan beban pemberi kerja dan peserta, serta menjaga kesinambungan program jaminan
sosial ketenagakerjaan

26