Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020

Insentif yang diberikan yakni diskon iuran sebesar 99% dan penundaan pembayaran iuran telah
dirilis. Adapun, insentif tersebut berlaku mdai Agustus 2020 hingga Januari 2021.
Kendati telah mendapatkan stimulus tersebut, Timboel berujar tunggakan yang belum
diselesaikan juga perlu mendapat perhatian agar pelaku usaha bisa bertahan pada kondisi sulit.

"Relaksasi iuran ini juga tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN],
kendalinya semua di tangan BP Jamsostek," ujarnya.

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan perlu memperkuat layanan pelatihan vokasional bagi para pekerja
terdampak. TUjuanya, korban PHK bisa memiliki pilihan untuk memeroleh pendapatan.

Di sisi lain, pelayanan tersebut bisa menutup terbatasnya penerima manfaat kartu pra kerja.

Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan dinilai perlu memperluas manfaat layanan, yakni berupa
pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi pemberi kerja. Menurutnya, perusahaan yang
mengalami kondisi keuangan sulit tidak mampu menerapkan protokol kesehatan saat ingin
menjaga kegiatan bisnisnya tetap berjalan.

PASTIKAN PROTEKSI

Timboel pun menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki kapasitas dana yang cukup untuk
memberikan sejumlah insentif yang akan sangat bermanfaat bagi pekerja maupun pemberi
kerja.

"Dana yang besar itu dapat dimanfaatkan untuk membantu di tengah kondisi sulit," katanya.

Dihubungi terpisah, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro
menilai BPJS Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa pekerja mendapat perlindungan dari
kontraksi ekonomi.

Dia menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan aturan relaksasi iuran secara
intensif kepada badan usaha maupun para pekerja mandiri.

"Kedua, BPJS Ketenagakerjaan perlu menyosialisasikan ke masyarakat mengenai pentingnya
mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini," ujar
Indra.

Ketiga, DJSN menilai bahwa badan tersebut harus memperluas kerja sama dengan klinik-klinik
dan rumah sakit untuk menjadi trauma center. Fasilitas kesehatan itu akan menangani para
peserta yang mengalami kecelakaan kerja (KK) dan penyakit akibat kerja (PAK), termasuk terkait
dengan masa pandemi Covid-19.

Keempat, BPJS Ketenagakerjaan pun harus melakukan perbaikan secara terus menerus pada
sistem layanan pencairan dana JHT tanpa kontak fisik guna meningkatkan layanan dan
keselamatan bagi peserta dan karyawan badan tersebut Alasannya, kenaikan angka koiban PHK
bakal mengerek pengajuan pencairan klaim JHT.

Selain itu, Indra menilai bahwa badan tersebut harus melakukan perbaikan pelayanan terkait
transisi kepesertaan. Kondisi saat ini membuat banyak peserta pekerja penerima upah (PPU)
yang beralih menjadi pekerja bukan penerima upah (PBPU) karena kehilangan pekerjaan.

"BP Jamsostek perlu mempermudah proses transisi dari PPU Badan Usaha menjadi PBPU,
mengingat gelombang PHK memicu perpindahan pekerja dari sektor formal ke informal,"
tuturnya.

28