Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020
P. 30
Sementara itu, anggota DJSN Muttaqien menilai bahwa BP Jamsostek harus dapat memastikan
bahwa pelayanan pada masa krisis ini dapat tetap terjaga, salah satunya dari praktik percaloan
yang dikhawatirkan akan muncul saat kondisi perekonomian masyarakat melemah.
"BP Jamsostek harus memastikan agar tidak terjadi praktik percaloan terkait klaim JHT selama
masa pandemi ini. Jika ini bisa terjadi, tentu akan sangat membantu masyarakat," ujar
Muttaqien.
Dia menilai bahwa perlu terdapat pemantauan terkait data BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan yang dijadikan acuan pemberian insentif oleh pemerintah. Perlu
dipastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan program insentif tidak melakukan PHK
kepada karyawannya.
PESERTA TURUN
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengakui jumlah peserta tergerus PHK.
Hingga 31 Agustus 2020, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 50 juta orang. (Lihat
infografik)
Dia pun berupaya agar jumlah peserta terus naik meskipun kondisi perekonomian berada di
ambang resesi. Dalam kondisi itu, menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
justru semakin dibutuhkan, terlebih pandemi virus corona masih terjadi.
Di sisi lain, total jumlah klaim tumbuh 23% secara tahunan. Adapun, klaim JHT yang
mendominasi total klaim naik 18% secara tahunan.
"Secara umum sebagian besar peserta masih memenuhi kewajibannya, serta kenaikan tingkat
klaim juga masih wajar sehingga bisa dikatakan ketahanan dana program BP Jamsostek masih
sangat baik," ujar Agus.
Hingga Agustus 2020, BP Jamsostek mencatatkan dana kelolaan Rp469,12 triliun. Agus pun
meyakini bahwa pihaknya dapat memproteksi para pekerja meskipun kondisi perekonomian
masih cukup sulit, bahkan berada di ambang resesi.
Dia berharap pemerintah dapat membuat sejumlah kebijakan yang mampu mengembalikan
kondisi ekonomi sehingga pemberi kerja dan pekerja dapat menjaga penghasilannya. Agus
menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah. Saat ini, dia menjalankan relaksasi iuran
bagi pekerja dan pemberi kerja.
"Peraturan itu untuk mengedepankan perlindungan hak-hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi
peserta, meringankan beban pemberi kerja dan peserta, serta menjaga kesinambungan program
jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.
"Semestinya perusahaan yang tidak mampu membayar tunggakan iuran karena memang sudah
sulit arus kasnya sejak Maret 2020 tetap dikasih relaksasi [iuran] 99%.
Nasib Kelompok Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Tengah Krisis
Proyeksi kontraksi ekonomi pada kuartal 111/2020 dan kuartal IV/2020 menimbulkan pertanyaan
tentang nasib kelompok peserta BPJS Ketenagakerjaan di tengah krisis. Tekanan ekonomi akan
berimbas pada kelompok pekerja yang seharusnya mendapat perlindungan.
Berikut potretnya.
Data BPJS Ketenagakerjaan periode Agustus 2020
29
