Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020
P. 28
Ringkasan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai perlu menambah insentif
untuk menjaga basis peserta di tengah ancaman dampak kontraksi ekonomi.
Tambahan insentif dari BPJS Ketenagakerjaan dianggap bisa menekan penurunan jumlah
peserta akibat tekanan yang menghantam para pelaku usaha. Koordinator Advokasi BPJS Watch
Timboel Siregar menjelaskan bahwa kondisi perekonomian yang penuh tekanan akan
menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti yang sudah terjadi
sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat terus terjadi seiring adanya ancaman resesi
pada kuartal III/2020.
BPJS KETENAGAKERJAAN PERLU TAMBAH INSENTIF
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai perlu menambah insentif
untuk menjaga basis peserta di tengah ancaman dampak kontraksi ekonomi.
Wlbi P. Pratama
redaksi@bisnis.com
Tambahan insentif dari BPJS Ketenagakerjaan dianggap bisa menekan penurunan jumlah
peserta akibat tekanan yang menghantam para pelaku usaha. Koordinator Advokasi BPJS Watch
Timboel Siregar menjelaskan bahwa kondisi perekonomian yang penuh tekanan akan
menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) seperti yang sudah terjadi
sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat terus terjadi seiring adanya ancaman resesi
pada kuartal III/2020.
Menurut Timboel, BPJS Ketenagakerjaan akan menerima imbas dari lonjakan jumlah pekerja
yang terkena PHK, yakni berupa penurunan perolehan iuran dan jumlah peserta, lalu
peningkatan klaim program Jaminan Hari Tua (JHT).
Badan tersebut dapat turut berkontribusi menekan jumlah PHK melalui sejumlah insentif.
Pertama, Timboel menjelaskan bahwa BPJS Jamsostek perlu merevisi Pasal 13 Peraturan
Pemerintah (PP) 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
selama Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19.
Keberadaan aturan itu menekan para pemberi kerja agar melunasi tunggakan iuran hingga Juli
2020 agar mendapatkan pemotongan iuran setelahnya. Di sisi lain, di tengah ancaman krisis
ekonomi dan kesehatan ini, pelaku usaha juga membutuhkan insentif yang mampu meringankan
beban terhadap para pekerjanya.
"Semestinya perusahaan yang tidak mampu membayar tunggakan iuran karena memang sudah
sulit arus kasnya sejak Maret 2020 tetap dikasih relaksasi [iuran] 99%. Mereka bukan tidak
membayar tunggakan, tetapi dicicil saja. Ini bisa mengurangi PHK meskipun hanya satu, dua,
tiga orang di setiap perusahaan," ujar Timboel kepada Bisnis, Rabu (23/9)
Seperti diketahui, belum lama ini insentif iuran BPJS Ketenagakerjaan dirilis.
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan selama Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19, beberapa insentif
digelontorkan.
27
